Evaluasi Seratus Hari Kerja DPRD Mahasiswa Soroti Kenaikan PPN 12 Persen

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dalam seratus hari pertama masa jabatan mendapat sorotan. Itu disampaikan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) lewat aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD pada Kamis (9/1).

Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan publik, mulai dari kenaikan PPN 12 persen hingga penanganan infrastruktur dan lingkungan. Koordinator aksi, Gusti Yoga Pratama, menyatakan bahwa kinerja DPRD harus lebih serius dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

BACA JUGA:Kepesertaan BPJS Turun Jadi 75 Persen, Komisi IV DPRD Segera Ambil Langkah

Menurutnya, evaluasi seratus hari ini menjadi momentum untuk melihat keberpihakan DPRD terhadap masyarakat. “Seratus hari ini bukan sekadar evaluasi, tapi soal nurani. Kebijakan yang dibuat DPRD berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Apakah mereka benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat?” kata Gusti.

Salah satu isu utama yang disoroti mahasiswa adalah kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 12 persen. Presiden Mahasiswa UMC, Abdullah Gymnastiar, menyebut kebijakan ini membebani masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BACA JUGA:Warga Kubangdeleg Protes, Blokir Truk Sampah DLH di Balai Desa

“Meski pemerintah menyebut kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, kenyataannya dampaknya meluas ke masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok naik, pelaku UMKM kesulitan, dan ini berkontribusi pada inflasi,” ujar Abdullah.

Ia juga menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap sektor kesehatan, yang dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil. “Akses kesehatan menjadi lebih sulit bagi mereka yang kurang mampu,” tambahnya.

BACA JUGA:DPRD Dorong Normalisasi Sungai dan Perbaikan TPI di Suranenggala

Selain kebijakan pajak, mahasiswa juga mengkritik lambannya penanganan infrastruktur. Jalan berlubang, jembatan tak layak pakai, dan persoalan banjir masih menjadi keluhan masyarakat. Mereka menilai DPRD belum optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

“Banyak jalan rusak dan jembatan yang membahayakan. Apakah lima tahun ke depan kita akan terus melihat kondisi seperti ini?” ujarnya.

BACA JUGA:Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Cirebon Masuk RKPD 2025

Selain itu, penumpukan sampah di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan akademis, mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah.

“Pemda gagal menangani masalah sampah. Bagaimana bisa masyarakat hidup sehat jika sampah dibiarkan menumpuk di mana-mana?” tegasnya.

BACA JUGA:Warga Protes, Sulap Jalan Jadi Kebun Pisang dan Pemakaman

“Kami tidak butuh wacana, kami butuh solusi nyata. DPRD harus lebih serius mendengarkan dan bertindak atas aspirasi rakyat,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi menyatakan bahwa kenaikan PPN merupakan kebijakan nasional yang berada di luar kewenangan DPRD. Namun, ia mengakui dampak kebijakan tersebut sangat dirasakan masyarakat.BACA JUGA:Perusahaan Janji Penuhi Hak-Hak Buruh usai Dimediasi DPRD Kabupaten Cirebon

“Kenaikan PPN memang menyasar barang dan jasa mewah, seperti pesawat pribadi dan kapal pesiar. Namun, kami sepakat bahwa dampaknya juga terasa pada sektor lain. Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI,” ujar Hasan.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dampak kebijakan tersebut. DPRD akan membuka dialog dengan mahasiswa untuk mendiskusikan isu-isu strategis melalui forum-forum seperti “kopi morning” bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Cirebon.

“Kami siap mengkaji kebijakan ini lebih dalam dan memastikan tidak ada kenaikan yang memberatkan kebutuhan pokok masyarakat,” tukasnya. (zen)

Sumber: