Fahmi Mirza Ibrahim Desak Dinkes Segera Cairkan PMT

CIREBON - Selalu telatnya pencairan dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu dan Posbindu menuai sorotan dari Komisi III DPRD Kota Cirebon.

 

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Fahmi Mirza Ibrahim mengaku prihatin dan kecewa terhadap Dinas Kesehatan, yang terkesan kurang memperhatikan pelayanan kesehatan di akar rumput.

 

Ini, terlihat dari selalu telatnya pencairan dana PMT bagi Posyandu dan Posbindu yang ada di Kota Cirebon, padahal, keduanya merupkan pelayanan kesehatan paling mendasar yang didapatkan oleh masyarakat.

 

BACA JUGA:Pesimis Koperasi Merah Putih Capai Target

 

"Saya turut prihatin dan kecewa atas permasalahan yang terjadi, terkait pencairan dana PMT. Pemda dalam hal ini Dinkes, harus menyikapi ini dengan serius, yang terjadi saat ini, pencairan dana PMT selalu telat. Itu pertama," ungkap Fahmi kepada Rakyat Cirebon, Senin (12/05).

 

Tak hanya sampai di persoalan telatnya pencairan, sebetulnya, lanjut Fahmi, masih banyak hal yang menjadi keluhan para kader posyandu.

 

Diantaranya, mereka juga mengeluhkan kecilnya nominal dana PMT untuk setiap posyandu, maupun posbindu.

 

BACA JUGA:Berbekal Pinjaman Modal dan Pendampingan BRI, Perempuan Tangguh Ini Dirikan Kelompok Wanita Tani

 

"Yang dikeluhkan oleh masyarakat, kader-kader Posyandu dan Posbindu ini adalah, nominal yang juga kecil. Sudah mah selalu telat, selalu dirapel, nominalnya pun kecil. Itu harusnya diberikan setiap bulan, tapi yang terjadi, turun 3 bulan sekali," lanjut Fahmi.

 

Fahmi khawatir, jika tidak ada keseriusan dari Dinas Kesehatan soal PMT ini, maka akan berdampak besar kedepan.

 

Saat ini, fenomena yang terjadi, para kader masih sanggup untuk menalangi anggatan untuk penyediaan PMT di setiap kegiatan posyandu dan posbindu.

 

BACA JUGA:Manfaatkan LinkUMKM BRI, Produsen Minuman Ini Tingkatkan Ketrampilan dan Mampu Perluas Skala Usaha

 

Namun jika dibiarkan terus seperti ini, para kader dikhawatirkan akan menyerah karena tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah.

 

"Jangan sampai, yang terjadi di masyarakat sekarang, kader-kader posyandu, bahkan RW, turun tangan untuk menalangi dana PMT. Kalau tidak ada dananya, bagaimana pelayanan dasar kepada masyarakat ini bisa berjalan. Yang terjadi sekarang seperti itu. Jangan sampai ada suudzon, kemana uangnya gak cair-cair, dan akhirnya mereka antipati mengurus program," jelas Fahmi.

 

Lebih lanjut, Fahmi pun menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah pusat tengah fokus menggalakkan pencegahan stunting dengan berbagai macam cara.

 

BACA JUGA:Saat ini di Bandung, Kampanye LG Life’s Good Truck Bakal Sapa Warga Kota Cirebon

 

Namun menurut dia, bagaimana daerah bisa mengindahkan program pusat, jikalau di daerah saja pengelolaan di tingkat posyandu dan posbindu yang menjadi ujung tombak masih carit marut.

 

"Jangan sampai pelayanan dasar kesehatan masyarakat diabaikan, kader yang menjadi garda terdepan cape, dan akhirnya malas. Maka kita harus dukung dan support para kader posyandu posbindu, agar masyarakat terlayani maksimal," ujar Fahmi.

 

Kembali soal PMT, Fahmi mendesak kepada Pemda Kota Cirebon, dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk serius dan tidak menyepelekan PMT untuk posyandu dan posbindu.

 

BACA JUGA:Kasus Meningkat, Aldyan Minta Warga Lebih Waspada DBD

 

"Pemda, melalui Dinkes harus sigap, harus cekatan, segera berikan solusi. Kami mendesak Dinkes segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat, khususnya kader posyandu dan posbindu. Segera berikan hak mereka soal PMT," kata Fahmi. (sep)

Sumber: