Perumda Farmasi Ciremai "Sekarat", Sampai Jaminkan SK Direktur untuk Operasional Perusahaan

CIREBON - Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai menjadi salahsatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon yang kondisinya mengkhawatirkan.

Bahkan, BUMD yang bergerak di bidang kefarmasian tersebut sampai tidak bisa memberilan profit untuk kas daerah, tidak ada PAD yang disumbangkan oleh perusahaan daerah tersebut. 

Hal ini pun membuat Komisi II DPRD Kota Cirebon geram, dan mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang membelit perusahaan tersebut. 

BACA JUGA:Masih Temukan Masih Banyak Illegal Connection, Ini Tindakan Tegas PDAM

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menyayangkan, banyak potensi-potensi pengembangan perusahaan yang belum bisa dimaksimalkan oleh Perumda Farmasi Ciremai.

Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan, bukan saja tak mampu memberikan deviden kepada kas daerah, Perumda Farmasi Ciremai kesulitan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. 

Untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan saja, disebutkan Andru, sapaan akrab Ketua Komisi II, perusahaan harus meminjam dana, dengan menjaminkan SK direksi dan enam pegawainya.

BACA JUGA:PKBH UIN Siber Cirebon dan Bagugu Law School Jalin Kemitraan Strategis untuk Cetak Profesional Hukum Bersertif

"Ini miris sekali. Ini menjadi tanda bahaya, sehingga perlu langkah perbaikan yang menyeluruh sesegera mungkin," ungkap Andru.

Dari laporan kinerja yang disampaikan oleh pihak perusahaan, lanjut Andru, lemahnya permodalan dan belum dimilikinya izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) ditengarai menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha Perumda Farmasi Ciremai.

Pasalnya, tanpa legalitas itu, perusahaan tidak bisa menjalankan distribusi obat dan memberikan supply dalam bentuk Perdagangan Besar Farmasi dan Penyalur Peralatan Kesehatan.

BACA JUGA:FEBI UIN Siber Cirebon Cetak Entrepreneur Muda Melalui Pelatihan Kewirausahaan PINBUK

Dalam kondisi perusahaan yang sudah sangat mengkhawatirkan seperti ini, dijelaskan Andru, pemerintah daerah harus turun tangan. 

"Tanpa intervensi dari Pemkot, sulit bagi BUMD ini untuk bertahan, apalagi berkembang. Kita mendorong agar ada komitmen dari Pemkot, baik dalam bentuk penyertaan modal maupun kebijakan lain yang memperkuat posisi Perumda Farmasi," tegas Andru. 

Sumber: