Ratusan Mahasiswa Gruduk Kantor Dewan

RAKYATCIREBON.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Cirebon menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (11/4). Mereka datang, menyampaikan aspirasi terkait situasi dan isu yang belakangan ini telah membuat resah.

Kehadiran mahasiswa itupun disambut baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi. Politisi PKB itu pun dengan suka cita menyambutnya. Bahkan, rela duduk serta berpanas-panasan bersama mahasiswa. Dihadapan mahasiswa, Kang Luthfi--begitu akrab disapanya, memekikan salam perjuangan mahasiswa.

“Salam mahasiswa. Meskipun saya sebagai ketua DPRD, saya juga masih jadi mahasiswa. Cuma belum lulus saja. Jadi kita satu perjuangan,” katanya, disela menyambut rombongan mahasiswa.

Kang Luthfi pun mengapresiasi langkah yang dilakukan mahasiswa. Apa yang menjadi tuntutan, dipastikan akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Dari beberapa tuntutan ini, akan kami sampaikan. Kami teruskan ke pemerintah pusat. Kami meminta, bahwa kegalauan Kabupaten Cirebon perlu segera diapresiasi pemerintah pusat. Kegalauan ini harus didukung. Karena bukan kegalauan Kabupaten Cirebon saja. Tapi seluruh Indonesia,” katanya.

Ia pun meminta waktu kepada mahasiswa, agar menyelesaikan tahapan di DPRD. Karena, tidak bisa memutuskan sendiri. Minimalnya, dimusyawarahkan bersama pimpinan.

“Kami minta, satu minggu. Senin depan, saya bagikan tembusannya kepada perwakilan dari teman-teman. Ini bukti keseriusan kami di DPRD,” katanya.

Sebagai informasi, ada beberapa tuntutan mahasiswa. Tuntutan itupun hampir sama, dengan aksi mahasiswa didaerah lainnya. Karena, aksinya ini, serentak. Yakni, berkaitan dengan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, Kenaikan PPN, BBM serta bahan pokok pangan.

“Terkait Kenaikan PPN 11 persen yang dikeluarkan melalui PMK No.64 tahun 2022 tanggal 1 April 2022 ditengah masyarakat yang masih terimbas dampak pandemi dengan ekonomi yang lemah, sehingga PPN tidak perlu dinaikkan. Justru seharusnya diturunkan. Pun demikian dengan kenaikan BBM. Kami minta, pemerintah meninjau kembali SK menteri ESDM mengenai bahan bakar minyak,” terang koordinator aksi, Ma’ruf Abdul Azis. 

Kemudian ditengah situasi dan kondisi yang serba sulit, pemerintah masih tetap membahas RUU IKN dan Pemindahan Ibu Kota yang membutuhkan biaya sangat besar. Maka, kami menolak pemindahan Ibu Kota dan Menolak UU IKN,” pungkasnya. (zen)

Sumber: