PDP Tutup Akses Aktifitas AMC

RAKYATCIREBON.ID – Karena masih memiliki tunggakan atas sewa kontrak terdahulu tahun 2019-2020 dengan Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), bahkan tidak mengurus kontrak baru untuk tahun 2020 sampai 2022 ini, Kamis (31/03) kemarin, PDP melakukan tindakan tegas dengan menutup akses aktifitas di kampus Akademi Maritim Cirebon (AMC) yang berlokasi di Dukuh Semar.

 Bahkan, tindakan tegas yang dilakukan PDP didampingi langsung oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

“Hubungan kontrak antara PDP dan AMC itu, itu sejak 2010 mulai berjalan, kemudian timbul ada permasalahan, secara kumulatif berupa tunggakan, itu ditangani ditangani oleh JPN, sekarang sudah berangsur, cicilan bisa berjalan untuk 2019-2020, nah 2020 sampai 2022, itu tidak ada perikatan hukum, tidak ada kontrak sewa yang terbangun, karena memang pihak AMC rupanya lebih fokus mencicil, tapi kemudian mengabaikan kewajibannya untuk mengadakan legalitas kontraknya,” demikian disampaikan Direktur Utama PD Pembangunan (PDP), Panji Amiarsa saat menuturkan kronologis perkara sampai dilakukan tindakan tegas penutupan, kemarin.

Dua persoalan yang dimaksud, lanjut Panji, yakni masih adanya tunggakan untuk masa sewa 2019-2020 serta tidak adanya kontrak untuk tahun 2020-2022, yang menyebabkan direksi mengambil tindakan menutup akses aktifitas AMC.

Tindakan tegas kemarin, kata Panji, juga merupakan bentuk ketaatan PDP terhadap UU keuangan negara dan perbendaharaan negara dalam rangka visi tertib aset dan tertib kelola. Meskipun melakukan penutupan, PDP pun tidak mengabaikan hak dari para Taruna sebagai peserta didik yang sedang menjalankan KBM.

“Ini sudah didasarkan kepada pertimbangan yang matang, saran dan masukn pendapat dari JPN , didukung oleh sejumlah APH yang hari ini hadir, hasil mediasi tadi, pihak AMC meminta waktu, dan bermaksud bertemu dengan PDP, difasilitasi oleh JPN pada hari Selasa mendatang. Kita lihat, apakah nanti bisa terbangun satu kontrak atau tidak, kalau tidak kita lanjutkan tindakan tegas, bisa saja kita lakukan penutupan permanen,” jelas Panji.

Mengenai tunggakan yang dimaksud, dituturkan Panji, total tunggakan untuk periode masa sewa 2019-2020 sisanya sekitar 55 juta rupiah. Lalu setelah itu pihak AMC belum memperbarui kontrak, sehingga jika kemudian diadakan kontrak, maka AMC untuk periode 2020-2022 memiliki tunggakan hingga satu milyar lebih.

Jikapun ada kontrak yang diurus untuk periode sewa 2020-2022, ditambahkan Panji, maka AMC hanya bisa melanjutkan sampai bulan Oktober 2022, setelah itu habis.

 “Kalau itu terpenuhi, maka AMC bisa melanjutkan, sampai bulan Oktober. Jadi kontrak untuk tahun 2020-2022 pun kalau diadakan, itupun Oktober 2022 ini habis. Oleh karena itu, kami tetap tutup, sampai Selasa ada dialog lagi, kita lihat nanti. Kami berulang kali melayangkan teguran hingga peringatan, untuk meminta ada legalitas kontrak baru 2020-2022, tetapi tidak diindahkan, maka kita ambil langkah tegas,” imbuh Panji.

Sementara itu, Ketua Yayasan Tirta Bahari, Ritci Sinaga mengakui bahwa pihaknya masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan dengan pihak PDP, hanya saja, memang kondisi keuangan lembaganya yang saat ini menyulitkan AMC memenuhi kewajiban tersebut.

“Kami sadar diri bahwa kami menumpang, sementara kami punya kewajiban yang belum kami bayarkan, hanya memang dua tahun ini pandemi, dan kami terdampak, karena semua lumpuh, dua tahun Taruna kami pulangkan, kami tidak mau ambil resiko, dan itu berpengaruh terhadap kondisi keuangan kami,” ungkap Ritci.

Selama dua tahun terakhir ini, lanjut Ritci, AMC memang masih menerima Taruna, namun untuk pembiayaan tidak langsung dibayarkan sepenuhnya, bahkan, kata dia, saat ini piutang AMC dari para Taruna mencapai 5 milyar.

“Total Taruna disini ada sekitar 400, selama pandemi tunggakannya mencapail 5 milyar, dan kami tidak bisa memaksakan orang tua taruna untuk melunasi. Kami lembaga swasta, non subsidi dari pemerintah, semua biaya mandiri,” ujar Ritci.

Merespon tindakan tegas PDP kemarin, ditambahkan Ritci, pihak yayasan sudah berkoordinasi dengan Pembina, dan merencanakan pertemuan ulang dengan PDP untuk mencari jalan tengah dari persoalan yang saat ini terjadi.

Sumber: