Pembahasan Alot, Mutasi Kembali Diundur

RAKYATCIREBON.ID - Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Kuningan, masih diliputi kekhawatiran lantaran Bupati H Acep Purnama tak kunjung melangsungkan mutasi, rotasi dan promosi terhadap para pejabatnya. Padahal isu rencana mutasi sudah berhembus sejak akhir tahun. Tak ayal ketidakpastian digelarnya waktu pelaksanaan mutasi oleh orang nomor satu di Kota Kuda, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan jajaran pejabat yang kabarnya akan terkena rotasi.

Sebelumnyq, Bupati Acep sempat memberi sinyal jika mutasi, rotasi, dan promosi akan dilakukan sebelum bulan Ramadhan. Terang saja kabar itu memantik rasa ingin tahu pejabat Eselon II, III dan IV. Bukan hanya di level pejabat saja, namun sejumlah kepala desa juga rupanya ikut memantau perkembangan rencana mutasi oleh bupati. Hanya saja meski dua hari bulan puasa, tak ada tanda tanda pergerakan akan digelarnya sumpah jabatan bagi pejabat baru. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan, Dian Fenti Asmara SAP melalui Kabid Perpindahan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kesejahteraan Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN pada BKPSDM, Purwadi Hasan Darsono SHut MSi mengakui jika sampai hari ini, Kamis (30/3), belum ada instruksi dari Bupati H Acep Purnama untuk melakukan persiapan pelantikan pejabat. Karena itu, dia menyebut kalau mutasi kemungkinan baru akan dilakukan pada minggu pertama bulan Ramadhan.

Alasannya, draf pembahasan pejabat yang terkena mutasi, rotasi dan promosi belum sepebuhnya fix. Masih dibutuhkan waktu pembahasan agar proses mutasi sesuai dengan harapan. “Pak bupati masih melakukan pengkajian lebih dalam terhadap draf mutasi. Tentu pak bupati ingin yang terbaik hasilnya, dan tidak salah menempatkan orang sesuai kemampuannya. Dan pak bupati focus membahas untuk Eselon III dan IV dulu. Untuk Eselon II, masih dalam pembahasan juga. Jadi, kemungkinan mutasi digelar di pekan awal bulan puasa,” ujar Purwadi, kemarin (30/3).   

Sementara seorang kepala desa yang enggan namanya ditulis mengaku  terus memantau perkembangan rencana mutasi. Sebab, jika ada pergantian pejabat seperti kepala dinas dan pejabat Eselon III, setidaknya akan berpebgaruh terhadap program yang sudah dirancang pemerintah desa. Program yang dimaksud adalah yang ada kaitan dengan satuan kerja perangkat daerah, dimana pendes mendapatkan pembinaan dan alokasi anggarannya.

\"Kendati tidak terlalu urgen bagi pemdes, tapi pergantian kepala dinas atau level di bawahnya seperti Kepala Bidang (Kabid), sedikit banyak berimbas ke kami. Ini disebabkan banyak program yang digagas pemdes melalui musrenbangdus dan musrenbangdes berkaitan dengan dinas dan Kabid. Kalau diganti, tentu kami harus melakukan komunikasi lagi dengan pejabat yang baru. Semoga saja mutasi segera digelar, agat kami bisa mempersiapkan program lainnya,\" sebut sang kades. (bud)

Sumber: