Bakar Keranda, Aksi Unjukrasa Ricuh

RAKYATCIREBON.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan, menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Kuningan, kedatangan mereka ke gedung rakyat ini menyikapi isu kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kuningan.

Dari pantauan dilapangan, aksi unjuk rasa yang dilakukan dihalaman gedung Dewan, mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan dari Kepolisian dan Satpol PP, Aksi tersebut mengusung tema \"Tunjangan Naik, Rakyat Tercekik\".

Koordinator aksi, Ahmad Irsyad Imanuddin, dalam orasinya menyoroti kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD di saat Kabupaten Kuningan dalam kondisi kemiskinan ekstrem, sangat melukai hati rakyat.

\"Tunjangan anggota DPRD naik ini disinyalir akan melemahkan fungsi kontroling legit kepada eksekutif. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang katanya sedang dalam kemiskinan ekstrem, ini jelas melukai perasaan rakyat,\" katanya.

Unjuk rasa para mahasiswa ini diwarnai dengan teatrikal yang memperlihatkan sindiran kepada lembaga legislatif. Mereka membawa keranda lengkap dengan tiruan pocong yang menandakan matinya fungsi legislatif.

Mereka juga membawa poster-poster bertuliskan sindiran pedas pada DPRD yang dianggap tidak peka pada kondisi rakyat yang telah memilihnya. Salah satu poster, nampak terlihat foto Ketua DPRD Nuzul Rachdy, dikeliligi gambar uang nominal seratus ribuan. Dengan kesal massa membakar poster dan tiruan pocong tersebut.

Petugas keamanan dan sekuriti gedung DPRD dengan sigap segera memadamkan api agar tidak membesar. Asap memgepul akibat bakar-bakaran itu. Kericuhan sempat terjadi saat massa mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung dan ditahan barikade keamanan.

Namun setelah terjadi negosiasi akhirnya semua demonstran dipersilakan masuk ke ruang sidang utama untuk beraudiensi. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Nuzul Rachdy dan wakilnya, Dede Ismail.

Saat audiensi, mahasiswa mempertanyakan apa maksud kenaikan tunjangan anggota DPRD di tengah kondisi Kuningan dalam kemiskinan ekstrem.

Menjawab aspirasi mahasiswa, Zul, sapaannya, menyebutkan bahwa kenaikan tunjangan ini bukan tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses panjang. Termasuk sudah melalui perhitungan Tim Appraisal.

\"Kenaikan tunjangan ini juga adalah hak protokoler anggota DPRD. Jika kenaikan terjadi di saat masyarakat dalam kondisi miskin, justru ini bisa membantu masyarakat. Karena anggota dewan ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi biasa dan harus bisa melayani rakyat yang membutuhkan,\" jelas Zul.

Kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD ini, kata Zul, harus bisa digunakan para anggota DPRD dalam meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat.

Dalam audiensi juga para mahasiswa menilai fungsi pengawasan legislatif sudah tumpul. Hal ini disanggah Zul dengan mengatakan bahwa fungsi pengawasan masih berjalan melalui bidang-bidang masing-masing sesuai AKD yang dibentuk.

\"Kalau dikatakan pengawasan tidak ada tidak juga, tapi kalau dikatakan pengawasan belum maksimal kita akui itu, \" ujarnya.

Sumber: