Soal Rutilahu, DPRD Tak Mau Asal Ambil Sikap

RAKYATCIREBON.ID – Persoalan rutilahu di Kabupaten Cirebon belum tuntas. Pada saat ada program pun, nampaknya menyisakan persoalan. Salah satunya, program rutilahu di Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. 

Diduga, ada perbedaan pelayanan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga muncul spekulasi, 90 persen program itu bermasalah.

Persoalan itupun, akhirnya sampai ke DPRD. Komisi III, langsung bergerak cepat, dan melakukan rapat kerja bersama DPKPP, Pendamping, dan perwakilan warga, Selasa (14/12). 

Ketua Komisi III, Hermanto menegaskan pihaknya sudah mendengarkan penjelasan dari pihak terkait. Perwakilan masyarakat, dinas dan pendamping. Untuk memastikannya, akan dilakukan peninjauan ke lapangan.

“Kami sudah mendengar semua penjelasan. Kami tidak akan menyimpulkan terlebih dulu. Kita akan kroscek dulu ke lapangan untuk memastikannya,” katanya, usai Rapat kerja.

Politisi NasDem itu tidak mau gegabah dalam mengambil langkah. “Masa iya sih,  dari 75 penerima, hampir 90 persennya bermasalah. Harus ditelaah dulu kebenarannya,” katanya.

Makanya, ia pun meminta agar tidak gaduh terlebih dulu. Sampai ada kejelasan dilapangan.  Khawatir, malah menimbulkan efek negatif bagi daerah dikemudian hari. Pasalnya, program rutilahu ini, sumber anggarannya berasal dari bantuan provinsi.

“Kami minta jangan gaduh dulu. Khawatir yang memberi bantuan tidak nyaman. Tapi tidak menafikan hal-hal yang seharusnya menjadi hak penerima bantuan. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran kita tidak boleh diam saja,” terangnya.

Ketika benar, terjadi pelanggaran, pihaknya akan mendorong rekanan atau pengelola, mengurus segera. Agar penerima manfaat menerima haknya.

“Kalau ada kekurangan ya penuhi dong. Kalau ada perbedaan, solusinya apa,” katanya.

Yogi, perwakilan warga, menegaskan program rutilahu didesanya bermasalah. Hampir 95 persen dari total 75 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat keluhan.

“Dilapangan banyak realisasi bahan matrial yang tidak sesuai. Baik dari kuantitas maupun kualitas. Dari 75 KPM,  Hampir 95 persennya ada keluhan dari KPM. Yakni banyak yang tidak sesuai dari yang sudah diajukan. Baik dari segi kualitas bahan matrial maupun kuantitas bahan matrial,” ungkapnya.

Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan pada Bidang Perumahan DPKPP, Lukman Sugiarto ST di Desa Setu Wetan jumlah KPM agak banyak. Makanya ada dua fasilitator yang bertugas. Untuk mendampingi  pelaksana LPM.

Total bantuan yang diberikan dalam program rutilahu 2021 ini, nilainya mencapai Rp17,5 juta. Rinciannya, Rp16,5 juta diperuntukkan untuk matrial. Kemudian Rp700 ribu untuk upah tukang dan sisanya, Rp300 ribu untuk operasional LPM.

Sumber: