Agar Tepat Sasaran, Data Bansos Rutin Diperbaharui

RAKYATCIREBON.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengklaim secara rutin tiap bulan melakukan pembaruan data. Langkah ini sebagai upaya untuk akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal itu merupakan salah satu kebijakan penting Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat.

Sehingga dengan upaya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berbagai kebijakan strategis dapat memastikan bantuan salur tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah.

\"Sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru. Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,\" jelas Mensos Risma saat kunjungan kerjanya di Indramayu,  (23/11).

Menurutnya, selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kemensos juga menggunakan teknologi geo tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat.

Untuk itu ditekankannya, dengan teknologi tersebut dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. “Penerapan teknologi geo tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” kata dia.

Diungkapkan mensos, dengan menggunakan citra satelit pihaknya dapat mengindentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dan dari hasil geo tagging, Mensos menginformasikan adanya 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.

Hasil dari pengecekan data tersebut, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Adapun data penerima bantuan terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Untuk data sekunder yang memiliki adalah Kementerian Sosial.

“Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN, red) yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” ujarnya.

Sementara itu, pada sesi pemadanan data, Mensos Risma menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi. Di Kabupaten Majalengka misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada periode Juli-Oktober, dan ada 4.784 KKS di periode Juli-Agustus.

Pola hampir semua daerah, lanjutnya, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Untuk itu Pemkab Majalengka diminta memastikan penerima manfaat menerima bantuan pada minggu ini. “Saya minta minggu ini clear. Penyaluran bantuan pusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” pintanya.

Diminta pula oleh Risma, pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang tunai. “Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash. Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” tandasnya. (tar)

Sumber: