Dorong Pemkab Komitmen

RAKYATCIREBON.ID – Tahun ini, program pengadaan Batik Mande Caruban (BMC), belum diketahui kelanjutannya. Apakah dilanjutkan atau tidak. Padahal ditahun sebelumnya, Pemkab sudah menyuntikan anggaran, untuk pengadaan BMC. Demi mendukung kelangsungan para pengrajin. Dijadikanlah batik tersebut, sebagai pakaian resmi kedinasan.

Saat itu, kebutuhannya melimpah. Kisaran 15 ribu pics. Tapi, anggarannya hanya mampu memenuhi 5000 pisc saja. Sehingga kebutuhannya masih lebih banyak. Lantaran tidak menentu, sementara pemakaian BMC sudah diwajibkan, alhasil banyak batik BMC jiplakan. Yakni hasil printing.

Dampaknya pun signifikan. Menimbulkan gejolak dikalangan para pengrajin. Dinilai memangkas semangat awal. Karena tidak dilahirkan dari gagasan memperjuangkan kelangsungan para pengrajin batik tulis.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati SPd pun mendorong, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) konsisten. Tetap mewajibkan ASN dilingkungan Pemkab memakai Batik Tulis Mande Caruban.

“Jika memang tujuan awal mensejahterakan pengrajin, memang  seharusnya Pemda konsisten. Jangan, sampai ada yang dirugikan. Jangan sampai dirusak komitmennya dengan batik printing yang jelas murah,\" tegasnya.

Memang, dibutuhkan solusi tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Pihaknya mengajak, agar bisa duduk bersama. Antara eksekutif, dan para pengrajin batik.

\"Mari kita duduk bersama cari solusi. Kita sama-sama silaturahmi ke Pak bupati. Perwakilan dari pengrajin beberapa orang , nanti dimediasi oleh komisi IV. Baik melalui lembaga maupun pribadi. Nanti kami siap memediasi,\" jelasnya.

Politisi Gerindra itupun mempertanyakan, komitmen para pengrajin terkait kesanggupan menyediakan kebutuhan batik antar SKPD. Demi menghindari kekhawatiran “kalah saing” dari kehadiran batik printing. Ia pun mengaku akan mengawal, ketika persoalannya berkaitan dengan anggaran.

“Kebutuhannya masih banyak. Kisaran 12ribuan lagi untuk SKPD. Nanti kita kawal anggarannya di 2022. Kebetulan Bunda di Banggar,\" katanya.

Sebelummnya, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, menilai wajar munculnya BMC printing. Demi memenuhi kebutuhan pasar. Karena konsumennya banyak pasca Pemkab mewajibkannya. Tapi, kenyataannya, tidak semua, pegawai mampu merogok kocek untuk batik tulis. 

Imron pun menegaskan memperbolehkan adanya batik printing. \"Kalau batik tulis kan mahal. Sedangkan, ada kewajiban untuk pakai batik. Sementara kan kita tidak kasih uangnya. Jadi biarkan saja,” kata Imron, kemarin.

Kalaupun ada anggarannya, lanjut Kang Imron--sapaan akrabnya, anggaran tersebut hanya diperuntukkan bagi ASN golongan tertentu. Tidak untuk semua,” pungkasnya. (zen)

Sumber: