Soal Setoran dari Calon Kepsek, DPRD Harusnya Panggil Pihak Terkait

RAKYATCIREBON.ID - Wakil Ketua Organisasi DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Cirebon, Fredy Fibrina meminta Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon serius menanggapi keluhan calon kepala sekolah (kepsek). Pasalnya, para calon kepala sekolah itu posisinya sebagai korban. Mereka mengeluhkan adanya permintaan setoran lewat SMS.

Ketika diarahkan untuk melaporkan kepada pihak berwajib, malah menjadikan polemik baru. Harusnya, DPRD memaksimalkan fungsinya. Terlebih komisi IV, yang membidangi persoalan pendidikan.

“Dewan kan punya fungsi pengawasan, tahapan-tahan regulasi terkait perputaran mutasi kepsek ini. Karena dewan punya kewenangan memanggil pihak-pihak terkait untuk menanggapi isu-isu yang muncul di masyarakat,\" kata Fredy Fibrina, Selasa (21/9).

Ia mendorong, agar legislatif serius menanggapinya. Tidak asal-asalan dengan menyuruh calon kepsek selaku korban untuk melaporkannya ke polisi. \"Seharusnya ada langkah konkrit dari Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon khususnya yang membidangi pendidikan. Kalau harus melaporkan ya si korbannya jadi dilema,\" kata pria yang merupakan kader PDI Perjuangan itu.

Fredy mengingatkan, jika memang ada kejanggalan dalam proses mutasi, seharusnya ditanggapi dengan serius dan ada langkah konkrit. Apalagi, kata dia, isu setoran dalam mutasi sering kali terjadi. Tetapi, selama ini tidak ada langkah konkrit dari DPRD menanggapi permasalahan tersebut.

\"Seolah-olah ketika terjadi isu dijadikan polemik berkepanjangan. Tapi tidak ada tindakan konkrit sama sekali. Kami selaku masyarakat mendorong teman-teman DPRD untuk serius menanggapinya,” tuturnya.

Karena isu demikian, bukan kali pertama muncul. Namun berulang kali. Sehingga menjadi PR lama yang belum terselesaikan.  “Kemarin kan pemda punya target menyelesaikan sampah hingga 2024. Nah, yang seperti ini, masuk kategori sampah bukan?” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mendorong calon kepala sekolah (Kepsek) untuk melaporkan oknum peminta setoran ratusan juta rupiah ke pihak berwajib. Sebagai bukti keseriusan dan tidak ada kesimpangsiuran informasi.

Pasalnya, isu adanya setoran dalam mutasi jabatan sudah sering terjadi. Tetapi, harus dibuktikan. Jangan sampai hanya ramai di masyarakat belaka tanpa ada keberanian melaporkannya ke pihak berwajib.

\"Isu itu sudah terlalu sering terjadi dan selalu saja mencuat dan menghilang. Persoalan ini sepertinya harus disikapi serius jangan sekadar ramai terus menghilang. Jika ada pihak-pihak yang dirugikan, segera lapor ke pihak yang berwajib. Sehingga tidak menjadi kesimpangsiuran,\" pungkasnya. (zen)

Sumber: