Birokrasi Pemkab Dinilai Ada Masalah

RAKYATCIREBON.ID - Birokrasi di Kabupaten Cirebon dinilai tidak sehat. Terbukti dengan kehadiran Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg beserta jajarannya ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/9) lalu.

Sehingga, perlu adanya pembenahan. Agar dugaan praktik KKN yang masih berlangsung benar-benar hilang. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurrohim. 

Menurutnya, jika seorang kepala daerah diundang ke KPK RI, tentu ada ketidakberesan. Meskipun, kata dia, bahasa Bupati Cirebon adalah silaturahmi atas inisiatif pihaknya ke KPK. Bukan memenuhi undangan seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas, Nanan Abdul Manan.

\"Entah bahasanya apa saja yang jelas itu adalah warning dari KPK, karena ada yang tidak sehat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah ini ataupun birokrasinya,\" kata Rohim, Minggu (19/9).

Bupati Cirebon sendiri sebelumnya mengakui. Bahkan ada beberapa hal yang menjadi sorotan KPK RI.Di antaranya soal perizinan, rekrutmen pejabat, dan tender proyek. Semuanya ada ketidakberesan dan perlu dibenahi.

\"Itu semua kan diakui Bupati Cirebon, berarti memang sedang \'sakit\' kondisi birokrasi di daerah ini. Sehingga ada warning dari KPK,\" ungkap Rohim.

Namun demikian, alumni PMII juga berharap, KPK RI tetap independen dan netral dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Jangan sampai, ada human interest terhadap kelompok tertentu.

\"Jadi KPK pun harus netral, jangan ada kepentingan kelompok tertentu dalam menjalankan tugasnya,\" kata Rohim.

Sebelumnya, pada Rabu (15/9), Bupati Cirebon, H Imron diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam memenuhi undangan tersebut, Bupati pun didampingi Kabag Hukum Setda, Bambang Sudaryanto, Plt Kepala Inspektorat, Iyan Ediana, dan kepala BKPSDM, Hilmi Riva\'i.

Namun, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengaku, kedatangan pihaknya ke KPK RI hanya untuk silaturahmi dan atas inisiatif dirinya, bukan atas dasar undangan yang dilayangkan KPK sebelumnya. Dalam silaturahmi tersebut, pihaknya meminta arahan serta petunjuk agar dalam memimpin Kabupaten Cirebon, sesuai track atau lurus. Tak ada yang lain. 

Karena, kata dia, KPK lebih tahu aturan dan mekanismenya. Selain itu, politisi PDI Perjuangan itupun mengharapkan, ada perubahan di tataran para pejabat dinas di lingkungan Pemkab Cirebon. Yakni, bisa melaporkan tentang permasalahan yang dialami. 

\"Utamanya, terkait dengan perizinan. Karena hal itu, yang sekarang menjadi salah satu sorotan KPK. Kemarin kita silaturahmi saja. Ini inisiatif kita. Kan rapat zoom meeting dengan KPK sudah dua kali. Kami akhirnya silaturahmi. Kalau hanya zoom meeting, kurang afdol. Saya minta waktu. Dikasihlah, waktunya kemarin itu. Meminta arahan dan petunjuk kepada KPK,\" kata Imron. (zen)

Sumber: