Sambangi Kantor KPK di Jakarta, Bupati Cirebon: Minta Petunjuk

RAKYATCIREBON.ID - Beredar kabar, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg dalam beberapa hari terakhir, terlihat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Selain bupati, nampak juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dr H Hilmi Rifai serta Plt Inspektur, Drs H Iyan Ediyana MM di gedung komisi antirasuah tersebut.

Saat dikonfirmasi, Imron mengaku hanya bersilaturahmi ke KPK. Meminta arahan serta petunjuk agar dalam memimpin Kabupaten Cirebon, sesuai track. Tak ada yang lain. 

Karena KPK lebih tahu aturan dan mekanismenya. Selain itu, politisi PDIP itu mengharapkan, ada perubahan di tataran para pejabat dinas di lingkungan Pemkab Cirebon. Yakni, bisa melaporkan tentang permasalahan yang dialami. Utamanya terkait dengan perizinan. Karena hal itu, yang sekarang menjadi salah satu sorotan KPK. 

\"Kemarin kita silaturahmi saja. Ini inisiatif kita. Kan rapat zoom meeting dengan KPK sudah dua kali. Kami akhirnya silaturahmi. Kalau hanya zoom meeting, kurang afdol. Saya minta waktu. Dikasihlah, waktunya kemarin itu. Meminta arahan dan petunjuk kepada KPK,\" kata Imron, Jumat (17/9).

Imron pun mengaku, meminta kepada KPK agar ada kunjungan balik ke Cirebon. Meminta KPK memberikan arahan kepada para pejabat di Cirebon. 

\"Nanti akan ada kunjungan balik. KPK akan mengirimkan utusannya datang ke sini (Cirebon, red). Untuk bisa memberikan arahan-arahan kepada para kepala dinas,\" kata Imron sambil menambahkan, pihaknya kesulitan mendoktrin para pejabat. Tetapi diharapkan akan berbeda, ketika yang mengarahkannya KPK. 

Memang, kata Imron, ada beberapa hal yang mendapat sorotan KPK. Di samping soal perizinan, juga terkait rekrutmen pejabat, serta tender proyek. Karena segala hiruk pikuk yang terjadi di Kabupaten Cirebon selama ini, sudah diketahui KPK.

\"Termasuk siapa-siapa saja pejabatnya. Saya diinstruksikan harus lurus,\" ucapnya. 

Imron mengaku, akan mematuhi instruksi tersebut. Ke depan, ketika akan melakukan open bidding, pihaknya akan melibatkan KPK. Kemudian unsur dari provinsi, dan Tim Seleksi (Timsel) independen.

\"Kemarin saya dikasih petunjuk dan arahan. Itu kalau mau. Kalau nggak mau, kata mereka (KPK, red), ya terserah. Itu risiko,\" pungkasnya. (zen)

Sumber: