Supaya Tak Berkerumun saat Pulang, Sekolah Diminta Koordinasi dengan Satlinmas

RAKYATCIREBON.ID  - Komisi III DPRD Kota Cirebon akhirnya sidak turun ke lapangan memantau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, Kamis (16/9). Di tingkat sekolah menengah pertama, dari 18 sekolah yang ada di Kota Cirebon, Komisi III menjadikan SMPN 1 sebagai sample pelaksanaan PTM.

\"SMPN 1 ini kita jadikan sebagai sample. Pertama, karena muridnya paling banyak, sehingga memang harus menjadi sample,\" jelas Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB usai melihat praktik PTM di SMPN 1 Kota Cirebon.

Sejauh ini, lanjut dr Tresna, usaha dari sekolah sudah sangat maksimal untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Mulai dari saat para siswa datang ke lingkungan sekolah, sampai pulang kembali.

Namun demikian, dijelaskan dr Tresna, Komisi III memberikan catatan agar pihak sekolah ikut mengawasi siswa saat jam pelajaran berakhir dan sekolah bubar. Karena masih terlihat ada kerumunan saat para siswa menunggu jemputan di depan sekolah.

\"Saya mengkritik di luar gerbang. Sekolah harus ikut menjaga. Bisa koordinasi dengan Satlinmas supaya tidak berkerumun saat penjemputan,\" jelas dr Tresna.

Keberhasilan penerapan PTM yang saat ini masih dibatasi dengan maksimal kapasitas 50 persen siswa, kata dr Tresna, tidak bisa hanya dinilai dari kacamata pendidikan saja. Namun, ada dua indikator yang harus digunakan untuk melihat apakah PTM terbatas berhasil atau tidak.

Pertama, dari indikator pendidikan. Nantinya akan dilihat sejauh mana para siswa bisa mencerna pelajaran dengan sistem PTM terbatas ini. Itu bisa dilihat dengan tolak ukur saat ujian.

Kedua, harus juga dilihat dari indikator kesehatan. Tingkat keberhasilan dari indikator ini harus dilihat apakah diberlakukannya PTM terbatas berhasil berjalan tanpa menyebabkan penyebaran Covid-19 terjadi di lingkungan sekolah.

\"Indikator keberhasilan itu harus ada dua. Sisi pendidikan dan apakah PTM ini berhasil tidak menyebarkan virus. Jadi harus selalu uji petik, tapi bukan kompetensi kita. Itu ranah Dinkes. Dinkes harus uji petik secara kontinyu. Minimal sebulan sekali harus turun. Evaluasi pendidikan dari Disdik, evaluasi kesehatan dari Dinkes,\" ujar dr Tresna.

Oleh karena itu, untuk membentuk perangkat evaluasi dengan dua indikator tadi, ditambahkan dr Tresna, Komisi III akan memfasilitasi pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang secara khusus akan membahas PTM terbatas di sekolah.

\"Kita akan pertemukan Disdik dan Dinkes. Kalau tidak dievaluasi, tidak ada peningkatan. Jadi evaluasi ini harus kontinyu,\" ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kota Cirebon, Lilik Agus Darmawan menerangkan, saat ini SMPN 1 menerapkan PTM dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, sekolah menerapkan 50 persen untuk kapasitas siswa setiap harinya, namun 50 persen siswa ini dibagi ke dalam dua sesi.

Sesi pertama, dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 09.00. Dan sesi kedua mulai pukul 09.45 sampai 11.45. \"Kita bagi dua sesi. Jadi tetap satu kelas itu hanya 25 persen,\" terang Lilik.

Untuk jam pelajaran, dari satu jam pelajaran yang normalnya 45 menit, dipersingkat menjadi 30 menit saja. Sehingga setiap sesi, para siswa belajar empat jam pelajaran.

Sumber: