Selama PPKM Darurat Nganggur, Kini BRT Mulai Sasar Pelajar

RAKYATCIREBON.ID - Sejak mulai launching berbarengan dengan peresmian Alun-alun Kejaksan beberapa bulan lalu, pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) belum bisa berjalan maksimal. Apalagi, beberapa waktu terakhir terkendala penerapan kebijakan PPKM darurat. Yang mengharuskan BRT \'ngandang\' kembali.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan mengungkapkan, Pemkot bersama PD Pembangunan dan pihak ketiga yang digandeng, berupaya untuk terus mengefektifkan BRT di Kota Cirebon. Agar menjadi pilihan moda transportasi yang diminati. Meskipun diakuinya, sampai saat ini belum maksimal.

\"BRT ini memang belum maksimal. Sejak PPKM tidak beroperasi. Nah saat PTM dibuka, kita mulai coba kembali,\" ungkap Andi kepada Rakyat Cirebon.

Salah satu indikator belum maksimalnya operasi BRT, lanjut Andi, dari 10 unit yang ada, setiap hari hanya tiga unit saja yang beroperasi. Mengitari rute lingkar luar Kota Cirebon dari halte ke halte.

Namun demikian, sejak PTM terbatas mulai diberlakukan Senin lalu, kata Andi, antusias penumpang mulai terlihat. Karena memang sejak PPKM Darurat berlaku dan operasionalnya diberhentikan, BRT kembali mengaspal dengan sasaran bisa mengangkut para pelajar.

\"Mulai Senin kita jalankan lagi. Lumayan penumpangnya ramai. Karena kita harap bisa digunakan oleh pelajar, terutama yang sekolahnya dilewati rute BRT,\" jelas Andi.

Untuk anggaran, diakuinya menjadi salah satu faktor operasionalnya belum maksimal. Pada tahun 2021 saja, BRT hanya disuntik anggaran sekitar Rp500 juta. Itu pun diperkirakan hanya untuk biaya pengurusan dokumen sepuluh armada saja. Mulai dari perizinan, surat kendaraan, sampai penomoran kendaraan.

\"Jadi kita belum untuk subsidi. Anggaran yang ada tahun ini, digunakan untuk pembiayaan persuratan dulu. Ke depan, kita akan upayakan agar pihak ketiga bisa disubsidi,\" jelasnya.

Sampai saat ini, BRT yang beroperasi masih digratiskan untuk masyarakat. Sembari pihak Dishub menyusun ketentuan untuk penerapan tarif. Ke depan, direncanakan akan menggandeng pihak perbankan agar pembayaran tarif BRT bisa dilakukan secara non tunai.

\"Kami, PD Pembangunan dan pihak ketiga masih berkoordinasi dengan pihak perbankan seperti BI dan BJB. Bagaimana penggunaan BRT ini ke depan bisa berjalan dengan pembayaran non tunai. Semua terus kita upayakan. Meskipun masih terlihat belum maksimal,\" imbuh Andi.

USUL PTM 100 PERSEN

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Fahrozi mengusulkan agar PTM digelar 100 persen. Karena pemberlakuan PTM dengan pembatasan 25 persen, tidak akan efektif.

\"Belum maksimal ya. Kemarin juga di beberapa SMA hanya melaksanakan 25 persen, nanti kita akan melakukan evaluasi. Sebagaimana yang dikatakan Satgas. Setelah berjalan seminggu, kita akan evaluasi,\" ungkap Fahrozi.

Sebagai pandangan, lanjut Fahrozi, jika sudah bisa dipastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di sekolah, maka seharusnya PTM diberlakukan secara 100 persen. Sehingga semua siswa bisa mulai bertemu dengan teman sekelas. Terlebih, para murid di dua tahun ajaran terakhir, sama sekali belum pernah belajar di kelas secara utuh, sejak melakukan pendaftaran.

Sumber: