Dorong Eksekutif Tuntaskan Persoalan

RAKYATCIREBON.ID - Banyak persoalan di Kabupaten Cirebon. Semuanya harus tuntas terselesaikan. Meski tidak memungkinkan selesai ditahun 2021, tapi upayanya harus maksimal dilakukan.

\"Kita ingin memastikan, bahwa problem-problem di Kabupaten Cirebon ini tuntas. Sebagian di Tahun 2022 dan sebagian di Tahun 2024,\" kata Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi, kemarin.

Menurutnya, ada beberapa poin yang ditekankan dalam pokok pikiran (pokir) DPRD. Diantaranya adalah penguatan desk penelitian pengembangan (Litbang). Dimaksudkan, agar Litbang menjadi posisi strategis dalam pembangunan.

\"Kita juga meminta kepada Pemkab, agar melakukan pendisiplinan terhadap kinerja Aparatur Negara. Karena tanpa kedisplinan yang baik, maka pembangunan akan berjalan tidak efektif,\" kata Luthfi.

Kemudian dimasukan juga terkait pembangunan infrastruktur menuju Cirebon bebas banjir. Untuk itu DPRD mendorong, agar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kubangdeleg pada tahun 2021 ini bisa tereksekusi begitu juga dengan infrastrukturnya bisa selesai.

\"Kita juga mendorong agar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap Kecamatan juga sudah ada. Berikutnya adalah, kita juga meminta penyusunan Grand Desain tentang penanggulangan banjir. Khususnya untuk banjir di Desa Gunung Sari Kecamatan Waled, Gunungjati, terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Condong, Bondet, Susukan dan juga DAS Cisanggarung,\" tutur Luthfi.

Kampanye secara masif perlu dilakukan Pemkab, terkait program gotong royong dan kerja bakti di seluruh Kabupaten Cirebon. Pemkab juga harus bisa mendorong kepada masyarakat, agar membangun drainase didepan rumahnya masing-masing.

\"Karena kalau Pemkab yang harus bangun itu butuh anggaran 1,2 Triliun Rupiah. Bayangkan, kita punya 400 ribu rumah dikalikan 12 Meter, berapa duit itu,\" lanjut Luthfi.

Hal berikutnya yang didorong oleh DPRD, lanjut Luthfi, tentang peningkatan produktifitas Kabupaten Cirebon. Diantaranya adalah, sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata.

Pihaknya ingin memastikan, pengembangan produk-produk unggulan bisa menjadi solusi untuk penyelesaian permasalahan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

\"Kita ingin mendorong Pemerintah untuk menggenjot sektor UMKM, agar segera membuka  pengembangan industri di Cirebon Timur. Dan memastikan pariwisata strategis dikawasan Trusmi, Gunungjati, dan Sedong untuk dijadikan prioritas,\" tambah Luthfi.

Hal lainnya, soal pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu dalam Pokirnya, DPRD mendorong Pemerintah mewajibkan program belajar 12 Tahun, ia ingin memastikan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon, mencapai standar Nasional dan Internasional.

\"DPRD ingin memastikan, Kurikulum pengembangan pendidikan karakter berbasis moral dan kinerja masuk kedalam kurikulum SD dan SMP. Kita kan nggak ingin kalau anak-anak kita pekerja keras tapi nggak jujur, tangguh dan ulet tapi tidak punya tatakrama, begitu juga sebaliknya,\" ujar Luthfi.

Ada juga terkait penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan aktifitas perekonomian di Kabupaten Cirebon. DPRD juga mendorong agar Pemerintah memiliki Bank Tanah (Land Banking). (zen)

Sumber: