Open Bidding Tirta Jati Tertutup, DPRD: Jangan-jangan…

RAKYATCIREBON.ID - Ada kesan, pengisian seleksi jabatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Jati sembunyi-sembunyi. Pasalnya, tak ada tembusan ke Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Hal ini membuat komisi II geram, padahal tahapan seleksinya telah dimulai sejak tiga mingguan lalu.

Karena itu, muncul kecurigaan, jangan-jangan ada titipan. Hal itu disampaikan anggota Komisi II, DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH. \"Mungkinkah ada titipan, pesanan untuk menggoalkan seseorang,\" kata Jimus--sapaan akrabnya.

Komisi II pun sudah menjadwalkan untuk dilakukan rapat kerja dengan pihak terkait. \"Kalau memang betul dilakukan tanpa ada pemberitahuan ke DPRD, pemerintah daerah kurang membangun kesinergian. Karena apa? Kalau kita Komisi II tahu tahapan seleksinya, kita akan rapat kinerja PDAM terlebih dahulu,\" katanya.

Menurutnya Perumda Tirta Jati perlu dievaluasi kinerjanya. Karena ranking BUMD se-Jawa Barat pada tahun lalu, Perumda ini berada di urutan bawah.

\"Di tahun 2020, dari 24 BUMD se-Jabar, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon ada di urutan ketiga dari bawah. Artinya kita sudah menyupport penyertaan modal, tetapi evaluasi kinerjanya masih seperti itu. Makanya kita nanti mau evaluasi kinerja dulu,\" kata Jimus--sapaan akrabnya.

Ia juga mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar, sehingga seleksinya terkesan sembunyi-sembunyi. Jimus menduga adanya unsur titipan untuk meloloskan seseorang menempati posisi tertentu.

Sebagaimana diketahui, posisi yang habis jabatannya, adalah dewan pengawas kemudian Direktur Tekhnis (Dirtek) dan Direktur Umum (Dirum).

\"Nah saya mendengar orang-orang yang di dirtek dan dirum ini pengalamannya hanya di dewan pengawas. Ya enggak benarlah,\" kata Jimus.

Pihaknya juga tidak mengetahui panitia seleksi (pansel) dari mana. Makanya, komisi II akan mengevaluasi terkait dengan penyertaan modalnya. Selain itu, ada 300-an pekerja di Perumda Tirta Jati, mestinya diasesment terlebih dulu. Program kerjanya seperti apa supaya ada peningkatan dan kontribusi ke PAD.

\"Saya mendengar, PDAM melakukan kontrak kerja dengan pihak swasta. Nah kalau itu dilakukan, pertama jabatan dirut mau berakhir, mestinya jangan dilakukan dulu. Keuntungannya apa,\" kata Jimus.

Khawatirnya justru pelanggan atau konsumen mengeluh aliran air PDAM tidak ngocor karena banyak dialirkan ke pihak swasta semua. \"Bahkan lebih bahaya, support air dasarnya itu masuk ke swasta, untuk masyarakatnya nanti enggak ada. Tapi ini kita perlu konfirmasi. Dan kalau tidak terbuka dalam tahapan seleksi ini, kami dari Komisi II akan mengevaluasi penyertaan modalnya,\" katanya.

Ia juga menyoroti soal kondisi kantor Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon yang sekarang tambah kumuh tidak terurus.

\"Jangan-jangan ini nanti diisi dulu dirtek kemudian habis sebulan setengah lagi pjs atau diperpanjang arahnya, berarti enggak benar ini. Siapa pun orangnya kami ingin yang kapabel lah,\" katanya.

Direktur Utama Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Dr H Suharyadi SE MH menyampaikan, secara tupoksi pihaknya hanya melakukan surat-menyurat ke Pemkab Cirebon terkait habisnya masa jabatan Dewas, Dirtek, dan Dirum di Perumda. Selanjutnya, Pemkab lah yang menentukan pansel untuk menjadwalkan tahapan-tahapannya.

Sumber: