Wajar Publik Ingin Tahu Kesiapan Pemkab Cirebon Sambut Pelantikan Wabup

RAKYATCIREBON.ID – Tidak menentunya jadwal pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, menjadi perhatian publik. Tidak sedikit pihak mempertanyakan keseriusan pemkab untuk mengawal dan mengadvokasi percepatan dilantiknya orang nomor dua di Kabupaten Cirebon itu.

“Saya kira hal wajar ya, kalau publik ingin mengetahui. Sejauh mana proses kesiapan pemda akan hadirnya wabup,” kata Pengamat Politik, Sutan Aji Nugraha ketika diihubungi Rakyat Cirebon, Selasa (2/2).

Terlebih, image-nya pemkab cenderung pasif. Membiarkan tahapan berlarut-larut. Padahal, kekosongan wabup telah berlangsung cukup lama. Yang akan mengisinya sudah ada. Yakni  Hj Wahyu Tjiptaningsih.

Tak jelasnya waktu pelantikan wabup ini, menimbulkan spekulasi. Apakah sebenarnya, wakil bupati dibutuhkan atau tidak dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon? Kalau dibutuhkan, harusnya pemkab menunjukan keseriusan mengawal semua tahapan.

Memang, kata Aji, informasi terakhir, pemkab telah mempersiapkan kehadiran wabup. Berbagai hal yang dibutuhkan telah disediakan. Sebut saja renovasi rumah dinas dan peraturan bupati (Perbup) tentang pembagian kewenangan antara bupati dan wabup yang telah ditandatangani. Tapi, sejauh mana publik bisa mengorek informasi itu, karena sejauh ini masih belum dibuka.

“Kalau memang sudah ada, tunjukan. Ini sekaligus sebagai jawaban untuk mematahkan keraguan publik. Bahwa pemkab bekerja. Tidak pasif. Publik perlu tahu itu. Kalau memang sudah dibuat, dibuka saja oleh bupatinya atau oleh unsur pemerintahan. Jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Mestinya, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg yang sekaligus ketua DPC, bisa berperan aktif ketika posisi wabup memang dibutuhkan. Seperti statemen-stamennya selama ini. Wabup dibutuhkan, untuk menunjang kinerjanya. Tapi nyatanya berlarut-larut pun dibiarkan.

Menurut penulis buku Bunga Rampai Seorang Idiolog ini, Ibu Ayu, mau tidak mau harus bergerak aktif. Melakukan komunikasi politik. Langkah strategis yang bisa dilakukan, berkomunikasi langsung dengan bupati.

“Harus dibicarakan langsung tanpa perantara. Sekaligus meminta untuk menindaklanjuti. Apakah ke Gubernur atau Kemendagri untuk mempercepat proses pelantikan,” pungkasnya. (zen)

Sumber: