Penguatan Ekonomi Syariah, Wapres Dorong UMKM

RAKYATCIREBON.ID-Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Usaha Mikro Kecil (UMK) di Tanah Air menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ekosistem ekonomi syariah, baik di ekonomi domestik maupun di rantai industri halal global.

Menurut Wapres, upaya itu dilakukan antara lain melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM. “Kita ingin menjadikan industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta sekaligus menjadi pemain global,” kata Wapres Ma\'ruf Amin usai membuka \"Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajamen Produk Halal bagi UMKM\" secara daring di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Turut hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Pemerintah, lanjut Wapres, juga memfasilitasi UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran sehingga dapat mengakselerasi dukungan pemerintah yang sudah ada, seperti melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam program PEN, pemerintah membantu UMKM dengan subsidi bunga, penjaminan kredit, penempatan dana di bank umum untuk restrukturisasi kredit, bantuan produktif, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR.

Upaya menjadikan UMK Indonesia bagian dari rantai halal global, lanjut dia, karena saat ini Indonesia masih menjadi konsumen produk halal yang pada 2018, sudah membelanjakan sekitar US$ 214 miliar untuk produk makanan dan minuman halal. Jumlah itu, imbuh Wapres, mencapai 10% dari pangsa produk halal dunia dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya.

Padahal, lanjut Ma’ruf Amin, pasar global memiliki potensi besar yang pada 2017 produk halal dunia mencapai 2,1 triliun dolar AS dan ia meyakini akan berkembang menjadi 3 triliun dolar AS pada 2023. “Kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia,” ucapnya.

Apresiasi Kolaborasi

Sementara itu Teten Masduki mengatakan, Industri Halal telah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di dunia. Data State of The Global Islamic Economy Report 2019/20 menunjukkan pada 2018 nilainya sekitar US$ 2,2 triliun dengan laju pertumbuhan mencapai 5,2% per tahun.

\"Dalam hal ini Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah,\" kata Teten. Namun, untuk produk makanan halal, Indonesia belum masuk 10 besar.

Menurut Teten, tantangan terbesar sertifikasi halal pada UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi yang tinggi, sehingga menyulitkan UMK dalam mengaksesnya. Akibatnya, selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal. \"Alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, atau gratis,” jelas Teten.

Ia menegaskan, Kemkop dan UKM telah dan akan terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan untuk mendukung pengembangan program Jaminan Produk Halal. Di antaranya, sejak 2015-2019 memfasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM. \"Hasil survei kami menunjukan bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omzet usahanya naik sebesar 8,53%,” jelas Teten.

Tidak hanya fasilitasi sertifikat halal, pendampingan juga penting dilakukan, baik dalam bentuk memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya.

Momentum

Sumber: