Dewan Nilai, Distan Tak Beres

RAKYATCIREBON.ID – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon dinilai tak beres. Managemennya amburadul. Kerap kali tersangkut kasus.

Tak aneh, ketika saat ini Distan menjadi sorotan. Pasalnya, kasusnya satu per satu mulai dibredel. Terlebih, sudah dua pejabat strukturalnya sudah ditahan. Fery Fajri lebih dulu ditetapkan sebagai terdakwa.

Sementara P masih tersangka. Kendati demikian, keduanya sudah ditahan. Pun satu pihak swasta, inisial SJ. Kasusnya, penyelewengan bantuan Kementrian Pertanian (Kementan) RI berupa alat mesin pertanian (alsintan) tahun 2018 lalu.

Belum tuntas kasus tersebut. Terbaru, penyelewengan pembuatan sumur pantek. Kondisi itu, membuat wakil rakyat geram. Salah satunya, Yoga Setiawan SE. Anggota DPRD yang dikenal fokal itu ikut memplototi kasus di Dinas Pertanian. Sebab, terus-terusan diterjang dugaan kasus korupsi.

Ia menilai, ada yang tidak beres di internal dinas tersebut. Kesannya ada bancakan anggaran. Ini harus diusut tuntas. Baik kasus alsintan yang kini tengah diusut Kejaksaan Negeri Sumber maupun Polresta Cirebon terkait pengerjaan kegiatan sumur pantek tahun anggaran 2018-2019.

“Jika dilihat perkembangan di media, Kejaksaan Negeri Sumber serius menangani alsintan. Polresta Cirebon pun harus bisa mengusut tuntas kasus sumur pantek. Biar mereka (pelaku, red) ada efek jera,” tegas Politisi Partai Hanura itu, kepada Rakyat Cirebon, Rabu (16/9).

Yoga mengapresiasi Aparat Penegak Hukum (APH) yang sedang mengusut kasus tersebut. Tetap konsisten. Terus follow up, meski dimasa pandemi covid-19. Ia meyakini, butuh waktu panjang untuk mengusut kasus itu.

“Sikat semuanya yang terlibat. Jangan pandang bulu. Karena itu sudah menjadi tupoksi APH. Saya atas nama DPRD dan pribadi selalu mendukung langkah APH dalam membedah kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara,” jelasnya.

Ia mengaku, paling geram dengan yang namanya korupsi. Apalagi, mengatasnamakan rakyat. “Harapannya, semua kasus  yang ditangani APH bisa tuntas sampai ke akar-akarnya,” paparnya.

Senada disampaikan, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi SH. Politisi partai Golkar itu mengatakan, kasus dugaan korupsi yang kini membelit Dinas Pertanian untuk disidik sesuai peraturan perundang – undangan. Jika disebut-sebut telah merugikan keuangan negara.

“Kalau penyelewenangan keuangan negara harus di usut tuntas. Apapun bentuknya. Kami sebagai wakil rakyat tentu mendukung langkah APH,” singkatnya. (zen)

Sumber: