Dewan Kritik OPD, Minim Asas Manfaat

RAKYATCIREBON.ID-Organisasi Perangat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon mendapat sorotan. Pasalnya, masih banyak yang harus evaluasi. Hal itu, sejalan dengan LKPJ Bupati yang telah disampaikan bupati, belum lama ini.

Ada beberapa OPD yang memang harus dibenahi. Karena tidak sesuai dengan asas manfaat yang sudah diberikan. \" Kan setiap tahun anggaran dikeluarkan, tapi asas manfaatnya tidak terasa,\" ucap Ketua Pansus IV LKPJ, Yoga Setiawan SE, usai mengikuti Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati, Jumat (29/5).

Politisi Partai Hanura itu, menyebutkan salah satunya Dinas Sosial (Dinsos) yang mendapat sorotan. Kaitannya dengan penganggaran data. Pasalnya, setiap tahun anggaran digelontorkan. Tapi, sampai saat ini, persoalan data tak kunjung usai. \"Data di kita masih kacau. Itu salah satu point yang paling santer dalam pembahasan LKPJ,\" ucapnya.

Kemudian, selain Dinsos, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) juga mendapat sorotan. Terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon. \"Sampai dengan saat ini kan panjang ruas jalan tidak tercantum pada LKPJ tahun kemarin. Ruas jalannya ada penambahan berapa, sekarang berapa,\" tegasnya.

Jadi catatan itu diminta untuk dievaluasi. Agar ditahun 2021 nanti, bisa digenjot kekurangannya. Makanya, rekomendasi yang diberikan, segera di perhatikan. \"Jangan sampai tahun depan masih seperti itu. Jadi harus benar-benar dilaksanakan,\" kata dia.

Tapi, ucap Yoga secara umum LKPJ bupati, tetap diterima. Sesuai dengan pedoman pada undang-undang nomor 23 tentang otonomi daerag (Otda). Hanya dicantumkan beberapa catatan. (zen)

Sumber: