Kamis 16-11-2017,09:00 WIB
CIREBON – Pendataan keluarga miskin menjadi keluhan yang disampaikan oleh warga. Menurut warga, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran akibat tebang pilih atau tidak benarnya data yang tersedia.
|
Warga mengeluh saat reses anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Foto: Yoga/Rakyat Cirebon |
Hal itu terungkap saat Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Chakra Suseno SH menggelar reses di beberapa daerah, permasalahan tersebut yang selalu disampaikan oleh warga kepada dirinya.
“Memang warga saat saya reses banyak yang mengeluhkan data warga penerima bantuan yang tidak sesuai,” tegas Chakra kepada Rakcer, Selasa (14/11).
Diungkapkan Chakra, pendataan menjadi modal terpenting bagi penyaluran program pemerintah. Dia berpendapat, tanpa pendataan yang benar, maka semua program yang akan dijalankan oleh pemerintah tidak akan tepat sasaran.
“Sekarang misalkan bantuan raskin saja, ada orang yang dianggap kaya dapat bagian. Tetapi, warga yang justru hidup kurang tidak mendapatkannya. Ini kan jelas tidak benar dari segi pendataan,” tambahnya.
Menurutnya, semua program pemerintah sebelum digelar harus didahului oleh proses pendataan. Alasannya, perkembangan warga di suatu daerah dapat berubah dengan cepat sehingga data yang dimiliki juga harus terus diperbaharui.
“Tidak mungkin data tahun 2015 masih digunakan untuk program bantuan 2017. Saya kira data itu sudah tidak akurat karena bisa jadi saat 2015 ada si A yang di anggap miskin, tetapi tahun 2017 si A itu sudah berubah kehidupannya. Maka dari itu, saya meminta kepada pemeirntah untuk terus mengupdate data yang mereka miliki agar program bisa tepat sasaran,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Chakra menilai pemahaman masyarakat di Kabupaten Cirebon sudah semakin baik khususnya dalam bidang pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, daerah maupun desa.
“Mereka tidak banyak membahas mengenai persoalan yang menyangkut pembagian wewenang. Hanya saja, pelayanan kesehatan yang kembali lagi masalah data mereka titik beratkan,” katanya.
Diakhir, Chakra menyampaikan hasil reses itu akan diberikan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti sebagai masukan kepada pemerintah daerah. “Kita berharap masukan ini bisa membuat kinerja pemerintahan lebih baik lagi dan masyarakat bisa merasakan pelayanan maksimal yang diberikan oleh pemerintah,” tandasnya. (yog)