15 Kelurahan Rawan Konflik Pilkada
Rabu 15-11-2017,11:00 WIB
KEJAKSAN - 15 dari 22 kelurahan yang ada di Kota Cirebon masuk kedalam kategori rawan konflik. Hal tersebut disampaikan Kasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Cirebon Drs H Rokila usai pelatihan dan sosialisasi deteksi dini dalam penanganan konflik sosial di masyarakat, Selasa (14/11).
|
Kesbangpol Kota Cirebon gelar pelatihan penanganan konflik sosial. Foto: Asep/Rakyat Cirebon |
\"Kami gelar pelatihan antisipasi dini dari potensi konflik ini dengan mengundang 15 RW dari 15 kelurahan yang rawan konflik,\" ungkap Rokila kepada Rakyat Cirebon.
Selain perwakilan ketua RW, Bhabinkamtibmas serta Bhabinsa dari 15 kelurahan tersebut juga ikut diberikan pengarahan mengenai antisipasi serta pencegahan dini dari kemungkinan konflik yang kapan saja bisa terjadi.
\"Yang kami undang ada 50 orang, dari unsur RW yang rawan konflik, ditambah bhabinkamtibmas dan bhabinsa,\" lanjut Rokila.
Mengenai pemetaan dari 15 kelurahan yang masuk kedalam kategori rawan konflik, lanjut dia, 15 kelurahan tersebut adalah merupakan hasil dari survei di masyarakat. Serta banyaknya laporan mengenai gangguan Kamtibmas di masing-masing kelurahan yang ada.
Secara umum, kata dia, konflik yang rawan terjadi di 15 kelurahan tersebut, tidak lepas dari banyaknya kejadian pencurian, tawuran antar pelajar serta konflik akibat dari adanya aliran kepercayaan tertentu yang ditolak oleh masyarakat.
\"Data 15 kelurahan yang masuk kategori rawan konflik itu adalah hasil survei yang sudah dilakukan, merujuk pada laporan masyarakat. Juga informasi dari beberapa instansi kepolisian dan TNI, ini jadi fokus utama yang kita tangani untuk penanganan dini,\" tutur Rokila.
Pelatihan yang digelar pihaknya kemarin, merupakan salahsatu bentuk upaya preventif yang dilakukan untuk meminimalisir konflik yang kapan saja bisa terjadi. Terutama potensi konflik menjelang pelaksanaan pilkada 2018.
\"Mudah-mudahan pelatihan ini menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kamtibmas di Kota Cirebon. Pelatihan ini untuk mencegah agar semua kelurahan bisa menanganai segala bentuk potensi konflik, apalagi menjelang tahun pemilu,\" ujar Rokila. (sep)
Sumber: