Pencairan ADD-DD Jangan Ditahan-tahan

Kamis 09-11-2017,12:00 WIB
Pencairan ADD-DD Jangan Ditahan-tahan

MAJALENGKA – Ketua Komisi I DPRD kabupaten Majalengka Dede Aif Mustoffa mengaku prihatin terkait lambatnya Pemda Majalengka mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). 
\"dprd
Dede Aif Mustoffa. dok. Rakyat Cirebon 
Politisi PPP ini berharap, Pemda segera merealisasikan anggaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pasalnya, persoalan pencairan ini berpengaruh terhadap program yang sudah diusulkan setiap desa. Otomatis Pemdes akan terdesak dengan waktu karena keterlambatan tersebut.

 “Pencairan ADD maupun DD jangan ditahan-tahan karena pengalokasian sangat dibutuhkan untuk membangun. Pembangunan ini seharunya didukung oleh semua pihak termasuk pemda dengan cara mencairkan anggaran sesegera mungkin tanpa memperhambat,” jelas Dede, Rabu (8/11).

Menurutnya, jangan sampai pencairan ini lewat batas waktu yang sudah ditentukan. Pemerintah juga dituntut harus bersama-sama mendidik pemerintahan di bawahnya hingga masyarakat untuk merubah pola yang terjadi seperti ini. 

Sebelumnya, sebagian besar kepala desa di kabupaten Majalengka mengeluhkan belum kunjung cairnya anggaran dari pemerintah baik itu alokasi dana desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). 

Salah seorang Kepala Desa (Kades) yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, hampir beberapa tahun terakhir, persoalan telatnya pencairan anggaran yang bersumber dari pemerintah itu selalu telat. 

Padahal, kata dia, jika mengacu kepada sejumlah desa di wilayah lain di Ciayumajakuning tidak sampai terlambat hingga beberapa bulan.

Kades di kecamatan Sumberjaya ini menyebutkan, hampir satu tahun ini setiap desa merasa kelimpungan dalam mengatasi sejumlah kegiatan. 

\"Ketika pertengahan tahun lalu banyak kegiatan hingga yang terakhir Agustusan lalu. Dikhawatirkan ketika anggaran telat cair maka realisasi pembangunan terhambat karena faktor cuaca yang sudah memasuki musim hujan,\" tandasnya.

Ia menuturkan, infrastruktur fisik tentu mengandalkan cuaca. Misalnya merealisasikan pengaspalan, pembangunan drainase hingga rehabilitasi lainnya. Belum lagi, pemdes juga disibukkan dengan penyusunan administrasi SPJ dan lain sebagainya. 

“Disatu sisi kami dituntut melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat pencairan sebelum anggaran turun. Sekarang anggaran pemerintah itu kembali telat. Kalau mau menggelar pekerjaan itu kan sekarang tidak boleh pakai dana talangan. Jadi, nanti pas dana cair akan terburu-buru, mengingat faktor cuaca sudah musim hujan,” imbuhnya.(hsn)

Sumber: