Fasilitas BIJB Rampung Sebelum Januari 2018

Rabu 08-11-2017,10:33 WIB
Fasilitas BIJB Rampung Sebelum Januari 2018

MAJALENGKA - Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra melalui Humas BIJB Widodo mengatakan, sejumlah fasilitas penunjang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati hampir mendekati 100 persen.
\"pengerjaan
Pengerjaan kontruksi BIJB terus digenjot. Foto: Hasan/Rakyat Cirebon
Bahkan, kata dia, fasilitas pengisian bahan bakar pesawat untuk hydrant pit dari Pertamina sudah tuntas seluruhnya. Disamping itu, sejumlah pembangunan fasilitas lainnya sudah mencapai lebih dari 80 persen. Seperti halnya tower sebagai fasilitas navigasi penerbangan yang sudah mencapai 82 persen.

“Selain itu, fasilitas dari BMKG telah mencapai 99 persen, penyambung air progresnya mencapai 95 persen dan penyambungan listrik mencapai 96 persen. Fasilitas-pasilitas tersebut rampung dalam waktu dekat atau sebelum Januari 2018,” ungkapnya, Selasa (7/11).

Lebih lanjut Widodo menuturkan, untuk pengerjaan kontruksi bandara yang akan memiliki tiga runway dilakukan dalam tiga paket, yang dikerjakan sisi daratnya dilakukan oleh tiga kontraktor untuk sisi daratnya.

“Paket pertama meliputi pembangunan infrastruktur meliputi jalan, drainase, landscape parkir dan ramp simpang susun yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk dengan capaian pekerjaan sekitar 97,74 persen,” katanya.

Paket dua, kata dia, meliputi pembangunan gedung terminal penumpang yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Pembangunan Perumahan capaian pekerjaannya sudah mencapai 52,58 persen. 

“Sedangkan kesiapan runway sepanjang 2.500 meter yang nantinya akan dipush sampai 3.500 meter yang dilakukan dari Kementerian Perhubungan sudah mencapai 90 persen,” ungkapnya.

Sebelumnya,  Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro saat berkunjung ke BIJB pada Jumat (3/11) kemarin, mengapresiasi langkah PT BIJB yang tidak bergantung pada pemerintah sepenuhnya untuk pembangunan bandara tersebut namun juga lewat dukungan dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Menurutnya, mayoritas bandara di Indonesia masih milik TNI AU. Dan fungsinya dikomersilkan. \"Yang mengelola kalau tidak BUMN, ya Kementerian Perhubungan. Itu pola bandara di Indonesia kebanyakan,\" katanya.

Pemprov Jabar yang menginisiasi membentuk BUMD lewat PT BIJB, kata Bambang, bisa menjadi model baru pengelolaan bandara yang tidak harus memiliki ketergantungan lewat pembiayaan uang negara.

Pemerintah berharap, bandara Kertajati semoga bisa menjadi model pengelolaan dan pembangunan bandara yang alternatif di Indonesia. Tidak harus mengikuti pola lama yang berhubungan dengan BUMN.

“Kami dari Bappenas ingin melihat salah satu proyek yang bisa menjadi model pengembangan pembiayaan investasi non anggaran. Yang paling penting, kita mencoba membuat paradigma baru dalam membuat bandara,” ujarnya. (hsn)

Sumber: