Langkah PAN Tak Tergantung PDIP
Jumat 27-10-2017,11:48 WIB
MAJALENGKA – Ketua DPD PAN Kabupaten Majalengka H Rona Firmansyah SE mengatakan, pihaknya menolak jika ada statement yang menyatakan kalau langkah semua partai di Kabupaten Majalengka menunggu langkah PDIP untuk menentukan koalisi jelang pilkada nanti.
|
Deklarasi koalisi Kebangsaan Umat Majalengka. dok. Rakyat Cirebon |
Dijelaskan Rona, PAN punya mekanisme tersendiri dalam menentukan langkah politik baik itu dalam menentukan koalisi maupun memberikan dukungan dan mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati yang akan diusung.
“Kalau ada yang mengatakan bahwa partai lain khususnya PAN menunggu langkah PDIP untuk menentukan koalisi itu salah. PDIP silakan melangkah, dan kami juga akan menentukan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan oleh partai,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (26/10).
Lebih lanjut Rona menambahkan, terkait Koalisi Kebangsaan Umat (KKU) yang terdiri dari Gerindra, PAN, dan Demokrrat menurutnya masih tetap solid. Bahkan mereka sudah memiliki pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung.
Akan tetapi, hingga saat ini, koalisi tersebut masih menunggu dan menghormati proses konvensi yang dilaksanakan oleh Gerindra dan Demokrat.
Untuk PAN, lanjut Rona, sudah clear artinya ketika siapa yang mencalonkan baik dari kader PAN maupun dari peserta koalisi siapapun yang akan diusung oleh KKU, diantara partai pengusung tidak boleh ada kecemburuan. Akan tetapi harus bersama-sama, dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.
\"Misalkan ada kader salah satu partai yang dicalonkan untuk maju di Pilkada, partai lain harus legowo. Tidak boleh ada kecemburuan yang dikhawatirkan akan merusak tujuan koalisi,” ujarnya.
Selain itu, KKU juga sudah menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati cuma belum mempublikasikan karena masih menghargai proses (Konvensi, red) di gerindra dan Demokrat.
Disebutkan Rona, seandainya rekomendasi dari Gerindra dan Demokrat tidak sesuai dengan opsi awal yang sudah dirancang oleh koalisi, Pihaknya juga sudah memiliki opsi-opsi dan langkah-langkah lain jikalau dari DPP kedua partai tersebut mengeluarkan rekomendasi yang tidak sesuai.
“Kita masih menunggu keputusan dari Gerindra dan Demokrat di DPP masing-masing. Seandainya yang keluar rekomendasi tidak sesuai dengan yang dirancang oleh KKU, kita tinggal menyamakan dengan hasil dari kebersamaan,” ujarnya.
Sebagai contoh, jika rekomendasi dari kedua partai tersebut sudah keluar, hal itu bisa dijadikan acuan untuk masing-masing partai agar nantinya dijadikan surat keputusan (SK).
“Jika nantinya Gerindra mengeluarkan rekomendasi untuk si A dan Demokrat untuk si B, kita sudah memetakan dengan beberapa opsi. Yang terpenting itu semua merupakan hasil dari komunikasi dan kebersamaan yang baik,” tandasnya.
Sebelumnya, muncul wacana sejumlah partai di kabupaten Majalengka hingga saat ini disebut-sebut masih menunggu langkah politik PDIP dalam menentukan koalisi. Disinyalir, sikap politik PDIP akan sangat berpengaruh terhadap peta politik jelang pilkada Majalengka 2018 mendatang.
Hal itu sangat berdasar, mengingat jumlah kursi PDIP di parlemen memiliki 18 kursi atau terbesar di DPRD Majalengka.(hsn)
Sumber: