Tak Ditemui Bupati, Warga Nahdhiyin Penuhi Pendopo

Jumat 25-08-2017,11:56 WIB
Tak Ditemui Bupati, Warga Nahdhiyin Penuhi Pendopo

INDRAMAYU - Aksi jihad tolak Full Day School (FDS) yang dilakukan oleh Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Indramayu nyaris ricuh, hal itu lantaran ribuan massa mendesak kehadiran Bupati Hj Anna Sophanah tidak kunjung dipenuhi.
\"warga
Warga NU Indramayu tolak full day school. Foto: Apriyanto/Rakyat Cirebon 
Aksi berawal berjalan damai Kamis (24/08) dan memadati seluruh jalan hingga lebih dari 5 KM itu, 
berujuk cekcok, terutama dengan Asisten Daerah (Asda) II yang hadir mewakili bupati. 

\"Massa aksi sudah menunggu lama, dan menginginkan agar Bupati Indramayu hadir ditengah-tengah kami,\" bebernya Ahmad Mujani Noor Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Indramayu.

Menurut Mujani, meskipun Bupati Indramayu berada diluar bisa ditempuh dalam waktu yang cepat bisa sampai menemunya, apalagi menurutnya jarak Indramayu tidak akan jauh sepanjang ditempuh menggunakan  kendaraan roda empat. 

“Massa aksi hanya ingin duduk bersama dengan Bupati ditengah-tengah aksi dan mengakomodir tuntutanya. Jangan sampai massa aksi marah karena menunggu terlalu lama, karena massa aksi hanya butuh kepastian tertulis Bupati Indramayu menolak FDS,\" terangnya.

Sementara itu, Asda II Susanto menegaskan, Bupati Indramayu sedang berada di luar kantor karena ada kegiatan,  makanya pihaknya yang mewakilinya untuk menemui massa aksi.

\"Yang jelas sedang berada dilapangan, kalau menunggu sampai selesai akan berlarut-larut, karena ada 4 Wilayah belum dimasuki, kasihan warga NU menunggu lama,\" ucapnya.

Ditambahkan, kalau mengatur ulang jadwal yang sudah tersusun akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan belum tentu juga sesuai dengan jadwal yang ada.

Sementara itu pantauan Rakcer, dalam menunggu kehadiran Bupati Indramayu massa aksi kompak menyanyikan yel-yel NU sembari mengibarkan bendera sangsaka merah putih dan bendera NU serta panji-panji lainya. 

Tua muda hingga remaja  yang ikut aksi jihad tolak FDS pun larut dalam semangat memperjuangkan keinginanya untuk tetap bisa, mengenyam pendidikan madrasah dan kegiatan pesantren. 

Merasa kecewa lantaran asipasinya tidak ditemui oleh Bupati Indramamayu, massa pun membubarkan diri, sembari menyiapkan langkah aksi selanjutnya dengan massa yang banyak. 

Ketua PC NU Indramayu, H Juhadi Muhamad dalam orasinya menyampaikan, turunya warga nahdhiyin bukan untuk unjuk kekuatan serta berbagah dijalanan,  melainkan dilatar belakangi dengan membawa tuntutan penolakan terhadap Permendikbud 23/2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu Muhajir Efendi.

\"Kebijakan FDS merugikan Madrasah Diniyah (Madin), Permendikbud 23/2017 jelas akan menghilangkan eksistensi NU, menggerus Madin, dan Pondok Pesantren (Ponpes),\" ucapnya.

Oleh karenanya tidak ada kata lain  bagi warga NU selain  menolak Pemendikbud 23/2017, apalagi Bupati Indramayu, sambungnya, yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pada Tahun 2012 Tentang wajib madrasah, harus bertanggung jawab dalam pelaksanaanya, jangan sampai hanya dijadikan sebagai pencitraan belaka terhada visi Relegius Maju Mandiri dan Sejahtera (Remaja). 

Dengan adanya kebijakan FDS seharusnya juga Bupati Indramayu mengawal penolakan terhadap kebijakan pendidikan yang akan menghilangkan keberadaan Madin. \"Kami ingin Bupati Indramayu hadir ditengah-tengah kita, untuk menyatakan pernyataan penolakan kebijakan FDS secara tertulis,\" tegasnya.

Sementara itu tokoh NU lainya, H Abas Assafah mengatakan, semenjak zaman kerajaan hingga datangnya penjajah dari Negara Belanda maupun Jepang, tidak berani untuk memberangus keberadaan NU. 

Disaat reformasi saat ini Mendikbud melalui kebijakanya jelas-jelas akan menghilangkan eksistensi NU seiring dengan hilangnya Madin dan pesantren-pesantren yang ada. \"Kami warga NU di Indramayu sepakat menolak peraturan Lima hari sekolah,\" ujarnya.

Pemerintah Indramayu nyatanya tidak siap dalam menolak FDS, pasalnya masih banyak ditemukan sekolah baik tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Haurgeulis, Anjatan, Sukra masih ditemukan kebijakan FDS sehingga pulangnya diwaktu sore. 

Bila pemerintah tidak menghiraukan penolakan yang dilakukan warga nahdhiyin saat ini, kedepan akan datang lagi ke pendopo dengan membawa massa yang lebih banyak. \"Dimana Visi Remaja kalau FDS masih ada,\" ucapnya.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Susanto, saat menemui massa aksi menyampaikan,  Bupati Indramayu tidak mengenal FDS serta menolak kebijakan lima hari sekolah tersebut, dikarenakan adanya Perda  12/2012 Tentang Madin,  yang harus diselamatkan. Dan FDS tidak berlalu di Bumi Wiralodra. 

\"Sebelum ada Perda 12/2012 hanya sekitar 90 Madrasah, setelah Adanya aturan Hampir 1000 Madrasah,\" terangnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan M Ali Hasan, bahwa pihaknya berjanji akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku, bila masih adanya SD ataupun SMP yang melaksanakan FDS. Bahkan jika masyarakat melaporkan nama SD beserta alamatnya masih melaksanakan FDS akan segera ditindak dengan aturan.

Ucapan yang disampaikan Asda II Susanto dan Kepala Disdik M Ali Hasan, disambut dengan semangat dari massa aksi, namun juga diiringi dengan meminta bukti nyata dan sikap tegas keduanya dalam memolak FDS. (yan)

Sumber: