NU Tolak Full Day School, Ancam Demo Akbar

Rabu 09-08-2017,09:30 WIB
NU Tolak Full Day School, Ancam Demo Akbar

INDRAMAYU - Penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah terus digelorakan oleh Nahdlatul Ulama (NU).  Tidak tanggung-tanggung, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam terbesar itu mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika Full Day School (FDS) tetap diterapkan.
\"nu
Surat NU soal FDS. Foto: Apriyanto/Rakyat Cirebon
Penolakan dan instruksi protes itu dikeluarkan dalam bentuk surat yang dilayangkan ke seluruh daerah di Indonesia agar melakukan aksi penolakan, terhadap kebijakan yang dinilai merugikan madrasah diniyah.

Informasi yang dihimpun Rakcer, Surat intruksi dari Pengurus Besar NU (PBNU) itu nomor 146/C.I.34/08/2017, ditujukan Pengurus Wilayah (PW) Pengurus Cabang (PC), Pengurus Badan Otonom (Banom) NU untuk, melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) no 23/2017. 

Surat tersebut berisi desakan kepada gubernur, bupati, walikota agar menolak kebijakan Permendikbud soal FDS.

Adanya surat instruksi dari PBNU, menurut Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Indramayu Miftahul Fatah bukan hanya sekedar instruksi, tapi gerakan untuk menyelamatkan peradaban dan generasi yang kini mengenyam pendidikan madrasah.

“Sebagai kader akan melaksanakan instruksi dari PBNU, dengan berkordinasi terhadap semua Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Kabupaten Indramayu,\" tegasnya. 

Miftah berpendapat, kebijakan pendidikan berdasarkan Permendikbud No 23/2017 itu sebetulnya untuk di Kabupaten Indramayu sudah selesai, karena Bupati Indramayu Anna Sophanah menolak, karena telah ada perda madrasah diniyah atau MDTA.

Meskipun begitu, adanya instruksi formal dari PBNU untuk melakukan aksi dalam menolak kebijakan Mendikbud tersebut akan tetap dikordinasikan dengan KBNU.

\"Langkah kongkrit dalam menjaga instruksi dari PBNU, kita tetap akan melaksanakan aksi, agar aspirasi ini (penolakan FDS, red) disampaikan oleh lembaga terkait kepada menteri,\" paparnya.

Sementara itu, Sekretaris PCNU Indramayu Ahmad Mujani Noor menyatakan, PCNU Indramayu akan melaksanakan instruksi PBNU dalam waktu dekat.

Pasalnya kebijakan FDS akan menggerus pendidikan madrasah diniyah yang secara langsung , menyangkut persoalan pendidikan agama yang akan menciptakan genera berakhlak, bermoral, pondasi agama yang kuat. \"Tidak ada tawar menawar lagi bagi NU untuk mengikuti langkah Menteri Pendidikan,\" tegasnya.

Bukan hanya itu, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu itu menginstruksikan, kepada seluruh kader PKB di Indramayu untuk menolak mendukung Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan dating jika FDS tidak dicabut.

\"Seluruh kader NU dan PKB akan mengkonsolidasikan penolakan FDS, serta dalam waktu dekat akan melakukan aksi besar-besaran baik di Indramayu maupun Jakarta,\" ungkapnya.

Dipertegas olehnya, hampir 80 persen warga NU dan pesantren di Indramayu, setuju menolak FDS, dan siap melakuakn aksi massa secara besar, mengingat, jika kebijakan tersebut dibiarkan akan merusak generasi bangsa terhadap pendidikan agama dan moral. (yan)

Sumber: