Pemda Indramayu Keberatan Full Day School

Rabu 12-07-2017,05:00 WIB
Pemda Indramayu Keberatan Full Day School

INDRAMAYU - Penerapan Kebijakan Full Day School oleh Pemerintah Pusat untuk pendidikan di Indonesia banyak menuai kritikan di tingkatan daerah, hingga berujung pro dan kontra.
\"bupati
Bupati Indramayu Anah Sophana. dok. Rakyat Cirebon
Bupati Indramayu, Anah Sophana menilai kebijakan full day school  sangat mempengaruhi kebijakan yang telah lama dibuat Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu, terlebih sudah dijalankan dengan lancar.

\"Saya bukan menolak dan menerima tetapi saya mohon kepada Pemerintah yang mengambil kebijakan agar dikaji ulang,\" ungkap Bupati Indramayu, Hj Anah Sophana ketika ditanya mengenai full day school disela sela kegiatanya.

Diungkapkan olehnya, alasanya meminta Pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan sektor pendidikan tersebut, adanya Peraturan Daerah (Perda). Tentang madrasah di kabupaten Indramayu, dimana pelaksanaanya setelah siswa Sekolah Dasar (SD) ataupun setelah pulang sekolah. Sehingga waktunya akan berbenturan antara sekolah madrasah.

\"Kalau full day school,  jam tiga baru selesai, kapan bisa sekolah madrasah. Sementara Perda tersebut sudah dilaksanakan beberpa tahun lalu di Kabupaten Indramayu, jadi kedepan jangan sampai kebijakan yang kami buat hilang,\" ungkapnya.

Sehingga, ditegaskan olehnya,  mengenai kebijakan full day school pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu merasa keberatan, namun demikian  keputusan ada di Pemerintah Pusat.

\"Kenapa di Indramayu merasa keberatan, karena tadi kami sudah memiliki perda untuk sekolah madrasah. Seperti masuk SD harus ada ijasah madrasah, karena kalau SD untuk masuk SMP harus menyertakan ijazah madrasah sebagai persyaratanya,\" katanya.

Saat disinggung mengenai,  guru wajib  mengikuti proses belajar  selama 40 jam dalam 1 pekan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Kabupaten Indramayu, termasuk dengan Dinas Pendidikan sebagai intansi yang berwenang.

\"Kepala Dinas Pendidikan  akan ekspose masalah full day school dengan Ketua DPRD. Kami juga akan melakukan kesepakatan mengenai kebijakan tersebut. Karena pada prinsispnya pemerintah kabupaten Indramayu merasa keberatan mengenai adanya kebijakan tersebut,\" terangnya. (yan).

Sumber: