FKDT Minta Perda Diniyah Dievaluasi

Senin 29-05-2017,11:00 WIB
FKDT Minta Perda Diniyah Dievaluasi

KESAMBI - Terkait pelaksanaan perda diniyah di sepuluh sekolah percontohan sejak awal Januari lalu, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyyah (FKDT) memberikan catatan, mengingat tenaga pendidik pada implementasi perda tersebut berasal dari FKDT.
\"fkdt
Mujtahid Lafif. Foto: Asep/Rakyat Cirebon
Ketua FKDT Kota Cirebon, Mujtahid Lafif menilai bahwa pelaksanaan perda diniyah di sepuluh sekolah dengan cara kemitraan masih kurang optimal.

\"Yang jelas, implementasi sebuah kebijakan harus ada evaluasi, itu yang perlu digaris bawahi. Kita menilai pelaksanaanya belum optimal, apalagi untuk di tingkap SMP,\" ungkap Mujtahid Lafif kepada Rakyat Cirebon.

Hal tersebut dikatakan Mujtahid berdasarkan keluhan-keluhan yang diterima FKDT dari para tenaga pendidik atau ustadz yang diperbantukan dalam implementasi perda diniyah. Pihaknya sering menerima keluhan, bahwa saat pelaksanaan kegiatan KBM, para murid tidak fokus pada pembelajaran dan lain-lain.

\"Guru-guru dari kami banyak yang mengeluh, katanya murid-murid pada lari saat melihat kelas lain pulang, kan bentuknya ekstrakurikuler,\" jelas dia.

Dari keluhan-keluhan yang didapatkan pihaknya, Mujtahid menilai bahwa penerapan perda diniyah secara kemitraan itulah yang perlu dievaluasi. 

Seharusnya, kata dia, jika penerapan perda diniyah dilaksanakan di madrasah-madrasah, maka sekolah cukup mengirimkan murid. Maka lingkungan yang terbentuk akan menjadi lingkungan madrasah, bukan lingkungan sekolah yang mana muridnya enggan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, lantas lari.

\"Kalau menurut saya faktornya daya dukung lembaga, yang kedua iklim suasana lembaga yang kurang kondusif, maka dari itu, jika pelaksanaannya di madrasah-madrasah, saya kira akan lebih optimal,\" kata dia.

Selain itu, mengenai evaluasi, FKDT juga meminta agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada pelaksanaan di sepuluh sekolah saja, karena pada dasarnya, perda tersebut diperuntukkan untuk semua madrasah yang ada.

\"Madrasah diluar program kemitraan, itu juga perlu dievaluasi. Kami akui memang belum ada pengawasan turun langsung ke lapangan, bagi kami ini masih tahap uji coba, kita lihat satu semester seperti apa, pengennya tidak di sekolah formal, tapi di madrasah, itu akan lebih efektif, apalagi jadi ekstrakurikuler,\" tandas Mujtahid. (sep)

Sumber: