Pemerintah Pusat Diminta Mudahkan Proses SIPI

Minggu 30-04-2017,10:00 WIB
Pemerintah Pusat Diminta Mudahkan Proses SIPI

INDRAMAYU - Sulitnya mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu meminta agar ada kebijakan yang memudahkan legalitas, sehingga masyarakat tidak banyak yang menganggur.
\"supendi
Wabup Supendi. dok. Rakyat Cirebon
\"Pada prinsipnya kami Pemkab  Indramayu meminta kepada pemerintah pusat agar ada regulasi yang memudahkan pengurusan SIPI,\" ungkap Wakil Bupati Indramayu, H Supendi ketika ditemui disela-sela kegiatnya.

Pihaknya akan terus memperjuangkan apa yang yang dikeluhkan oleh para nelayan, termasuk dalam  menemani para nelayan pergi  ke Jakarta untuk membicarakan hal tersebut dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

\"Kemarin saya diajak untuk bertemu menteri KKP, okey saya  minta untuk dijadwalkan,\" ungkapnya.
Ditambahkanya, pihaknya memahami betul, apa yang dirasakan nelayan saat ini dengan sulitnya mendapatkan SIPI,  para nelayan ini membuat kapal tersebut biayanya sangat tinggi hingga mencapai milyaran rupiah, dengan dana pinjaman dari bank.

\"Ketika para nelayan tidak melaut ini kan masalah juga dan bagaimana cara mengembalikan uanya itu yang menjadi perhatian pemerintah saat ini,\" imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) Indramayu meminta agar pemerintah eksekutif dalam hal ini bupati Indramayu agar segera menindak lanjuti persoalan pengurusan SIPI tersebut.

Anggota Komisi B Ruswa mengakui pasca para nelayan melakukan audensi dengan DPRD, pihaknya sudah sampaikan langsung terkait persoalan tersebut ke Eksekutif termasuk pada saat sidang paripurna.

Ruswa menambahkan, pihaknya meminta agar eksekutif dalam hal ini Bupati Indramayu untuk menindaklanjuti keluhan para nelayan. Supaya pemerintah pusat mengubah regulasi yang mempersulit nelayan. (yan)

Sumber: