PDIP Wajib Rebut Kursi Gubernur Jabar
INDRAMAYU – Sebagai partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu), PDI Perjuagan siap usung kadernya sendiri duduki kursi Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada pemilihan gubernur (pilgub) Jabar mendatang.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono ST, baginya partai peraih kursi terbanyak di legislatif se-Jabar tidak boleh msia-siakan Pilgub Jabar tahun 2018 itu.
Ono juga menuturkan, sah-sah saja jika ada partai politik yang siap menggalang koalisi dengan partainya dalam mengahadapi Pilgub Jabar 2018.
“Jika PKB ingin tercapainya kekuatan tersebut, satu hal yang harus dilakukanya harus dibangun komunikasi dengan kami, tapi sebagai partai pemenang pemilu di Jabar, harus menyipakan kadernya untuk duduk diposisi Gubernur, bukan di wakil,” bebernya.
Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII itu memprediksi, Pilgub Jabar 2018 nanti akan diikuti oleh dua pasang calon, pihaknya berasalan bahwa tidak bisa maju kembalinya incumbent membuat PKS mengusung figur lain, seperti Netty Heryawan atau Dedi Mizwar.
“Kami juga akan memilih tokoh lain sebagai pasanganya, Golkar akan memunculkan Dedi Mulyadi yang kemungkinan menigincar posisi nomer satu juga, Dedi Yusuf nampaknya juga masih mempunyai hasrat untuk maju kembali melalui Demokrat,” kata dia.
Ditambahkan, dari situ saja sudah ada 4 calon, dan kemungkinan dipastikannya tidak akan melenceng jauh dari nama-nama itu.
Terlebih, ditambahkan Ono, partainya melalui ketua DPD langsung mensosialisasikan figurnya kepada masyarakat luas di Jabar, hal itu sebuah langkah awal yang dilakukan dalam menghadapai momentum lima tahunan tersebut.
“Ini membuktikan bahwa ada kader PDI Perjuangan yang sangat siap bertarung,” kata dia.
Dijelaskan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan partainya dalam mengahadapi Pilgub Jabar, seperti dilakukanya penjaringan dan penyaringan bakal calon yang dilaksanakan satu tahun sebelum pemilihan, baru kemudian lanjut dengan menetapkan koalisi.
“Keputusan akhirnya tetap ada di DPP, siapa calonya, pasanganya siapa dan diusung oleh partai apa saja,” tegasnya.
Ditambahkan, selain itu juga dalam mengusung calon akan diadakannya fit and proper test, persyaratan administrative dan hasil survei DPD. Itu semua akan dilaporkan ke DPP.
“DPP juga akan melakukan fit and proper test, Psikotes, dan kemungkinan akan melaksanakan survei kembali, kalau memang dibutuhkan. (yan/mgg)
Sumber: