PKL Dituding Penghambat Pembangunan
Senin 07-11-2016,08:05 WIB
Eksekutif Minta Satpol PP Segera Lakukan Penertiban
CIREBON - Menjamurnya lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) disepanjang trotoar jalan dinilai salahsatu faktor yang menganggu pelaksanaan proyek trotoar yang bersumber dari Dana Alokasi Khsusus (DAK).
PKL dinilai menghambat pembangunan Kota Cirebon. Selain itu PKL juga merupakan biang dari semrawutnya Kota Cirebon.
Trotoar yang seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki, malah ditempati oleh lapak-lapak PKL. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, HP Yuliarso BAE kepada Rakyat Cirebon, kemarin.
Yuliarso menjelaskan, proyek pembangunan trotoar yang bersumber dari DAK tersebut sejatinya digelontorkan untuk mengembalikan fungsi trotoar.
Karena, menurut Yuliarso, mayoritas trotoar yang ada dibeberapa jalan digunakan oleh PKL, parahnya lagi lapak PKL tersebut dibuat permanen. \"Rehab trotoar ini kan untuk difungsikan kembalinya trotoar. Artinya, trotoar itu bukan untuk PKL, tapi untuk pejalan kaki,\" ungkapnya.
Politisi Demokrat itu juga mengemukakan, proses pelaksanaan proyek trotoar yang seharusnya berjalan lancar malah terganggu. Apalagi harus dibongkar terlebih dahulu, sedangkan proyek tersebut harus berjalan karena memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya.
\"Soal trotoar ini memang PR Pemkot Cirebon sejak dulu, saya sempat membahas tentang penertiban PKL yang ada di trotoar waktu Almarhum Pak Ano masih menjabat,\" jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Kota Cirebon itu juga meminta, agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban atau pembongkaran.
Yuliarso menginginkan, Satpol PP melakukan pendekatan dan sosialiasis kepada sejumlah PKL yang melanggar peraturan terkait dengan penertiban PKL.
\"Satpol PP harusnya berani. Ya lakukan dulu lah pendekatan, kemudian pemeberitahuan dan eksekussi. Jangan sampai PKL tidak tahu terus langsung ditertibkan,\" tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H. Asep Dedi mengaku kesal dengan PKL.
Bahkan, proyek pembangunan infrastruktur seperti trotoar yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat pejalan kaki, namun perbaikan trotoar itu lagi-lagi dimanfaatkan untuk kegiatan berjuaalan PKL.
\"Selalu saja begitu, kami (pemkot) sudah bangun-bangun trotoar tujuannya untuk kenyamanan dan kemanan warga yang berjalan kaki, lagi-lagi dipakai buat lapak PKL. Apalagi PKL semakin bertambah jumlahnya,\" ungkapya.
Sekda mengeluhkan, semakin hari jumlah PKL di Kota Cirebon semakin bertambah dan tidak mau menaati peraturan.
Seperti saat ini, di sepanjang pinggiran Jalan Sudarsono sudah mulai bertambah.
Sehingga pemkot merasa sangat kesulitan memantau PKL yang baru itu. Menjamurnya PKL baru di Kota Cirebon kebanyakan dari luar kota seperti Kuningan, Kabupaten bahkan dari Tasik. (man)
CIREBON - Menjamurnya lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) disepanjang trotoar jalan dinilai salahsatu faktor yang menganggu pelaksanaan proyek trotoar yang bersumber dari Dana Alokasi Khsusus (DAK).
![\"PKL](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/11/pkl-bima.jpg\" "\\"PKL") |
| PKL di kawasan Bima. dok. Rakyat Cirebon |
PKL dinilai menghambat pembangunan Kota Cirebon. Selain itu PKL juga merupakan biang dari semrawutnya Kota Cirebon.
Trotoar yang seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki, malah ditempati oleh lapak-lapak PKL. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, HP Yuliarso BAE kepada Rakyat Cirebon, kemarin.
Yuliarso menjelaskan, proyek pembangunan trotoar yang bersumber dari DAK tersebut sejatinya digelontorkan untuk mengembalikan fungsi trotoar.
Karena, menurut Yuliarso, mayoritas trotoar yang ada dibeberapa jalan digunakan oleh PKL, parahnya lagi lapak PKL tersebut dibuat permanen. \"Rehab trotoar ini kan untuk difungsikan kembalinya trotoar. Artinya, trotoar itu bukan untuk PKL, tapi untuk pejalan kaki,\" ungkapnya.
Politisi Demokrat itu juga mengemukakan, proses pelaksanaan proyek trotoar yang seharusnya berjalan lancar malah terganggu. Apalagi harus dibongkar terlebih dahulu, sedangkan proyek tersebut harus berjalan karena memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya.
\"Soal trotoar ini memang PR Pemkot Cirebon sejak dulu, saya sempat membahas tentang penertiban PKL yang ada di trotoar waktu Almarhum Pak Ano masih menjabat,\" jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Kota Cirebon itu juga meminta, agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban atau pembongkaran.
Yuliarso menginginkan, Satpol PP melakukan pendekatan dan sosialiasis kepada sejumlah PKL yang melanggar peraturan terkait dengan penertiban PKL.
\"Satpol PP harusnya berani. Ya lakukan dulu lah pendekatan, kemudian pemeberitahuan dan eksekussi. Jangan sampai PKL tidak tahu terus langsung ditertibkan,\" tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H. Asep Dedi mengaku kesal dengan PKL.
Bahkan, proyek pembangunan infrastruktur seperti trotoar yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat pejalan kaki, namun perbaikan trotoar itu lagi-lagi dimanfaatkan untuk kegiatan berjuaalan PKL.
\"Selalu saja begitu, kami (pemkot) sudah bangun-bangun trotoar tujuannya untuk kenyamanan dan kemanan warga yang berjalan kaki, lagi-lagi dipakai buat lapak PKL. Apalagi PKL semakin bertambah jumlahnya,\" ungkapya.
Sekda mengeluhkan, semakin hari jumlah PKL di Kota Cirebon semakin bertambah dan tidak mau menaati peraturan.
Seperti saat ini, di sepanjang pinggiran Jalan Sudarsono sudah mulai bertambah.
Sehingga pemkot merasa sangat kesulitan memantau PKL yang baru itu. Menjamurnya PKL baru di Kota Cirebon kebanyakan dari luar kota seperti Kuningan, Kabupaten bahkan dari Tasik. (man)
Sumber:
- Share:
