Belasan Massa Arak Luruk Kantor Pemkab-DPRD
Jumat 21-10-2016,10:38 WIB
Desak Usut Tuntas Kasus Dugaan Gratifikasi RSUD AWN
SUMBER – Belasan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD dan kantor Pemkab Cirebon, Kamis (20/10).
Dalam orasinya perwakilan masa Ivan Maulana menegaskan kasus dugaan pemukulan anggota DPRD YS kepada perawat di RSUD Arjawinangun (AWN) yang berujung terungkapnya dugaan gratifikasi dari ratusan pegawai baru harus diusut secara tuntas.
“Kami ingin semua pihak terkait serius mengusut tuntas kasus ini, karena Cirebon bersih adalah keinginan dan harapan serta cita-cita bersama,” tegasnya.
Ivan juga menegaskan, siapapun terlibat harus dijerat sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Karena pungutan liar (Pungli) sedang jadi program prioritas Presiden RI (Jokowi).
“Kalau pemerintah pusat serius membongkar dan menghapus pungli, mestinya di daerah juga serius,” tukasnya.
Ivan mensinyalir, gratifikasi yang terjadi di RSUD AWN sangat tersistem mulai dari adanya pengepul hingga pihak yang menjadi kurir atau mengantarkan ke pihak penerima gratifikasi yang diduga orang kuat di Kabupaten Cirebon.
“Siapapun orang kuat itu, seharusnya hukum tidak kalah dengan mereka, hukum tidak boleh pandang bulu, jangan sampai tumpul keatas tajam ke bawah atau ke rakyat kecil,” tandasnya. (ari)
SUMBER – Belasan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD dan kantor Pemkab Cirebon, Kamis (20/10).
![\"demo](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/10/demo.jpg\" "\\"demo") |
| Demo dugaan gratifikasi. Foto: Ari/Rakyat Cirebon |
Dalam orasinya perwakilan masa Ivan Maulana menegaskan kasus dugaan pemukulan anggota DPRD YS kepada perawat di RSUD Arjawinangun (AWN) yang berujung terungkapnya dugaan gratifikasi dari ratusan pegawai baru harus diusut secara tuntas.
“Kami ingin semua pihak terkait serius mengusut tuntas kasus ini, karena Cirebon bersih adalah keinginan dan harapan serta cita-cita bersama,” tegasnya.
Ivan juga menegaskan, siapapun terlibat harus dijerat sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Karena pungutan liar (Pungli) sedang jadi program prioritas Presiden RI (Jokowi).
“Kalau pemerintah pusat serius membongkar dan menghapus pungli, mestinya di daerah juga serius,” tukasnya.
Ivan mensinyalir, gratifikasi yang terjadi di RSUD AWN sangat tersistem mulai dari adanya pengepul hingga pihak yang menjadi kurir atau mengantarkan ke pihak penerima gratifikasi yang diduga orang kuat di Kabupaten Cirebon.
“Siapapun orang kuat itu, seharusnya hukum tidak kalah dengan mereka, hukum tidak boleh pandang bulu, jangan sampai tumpul keatas tajam ke bawah atau ke rakyat kecil,” tandasnya. (ari)
Sumber:
- Share:
