Komisi IV DPRD Bakal Evaluasi Penyelenggara Haji

KUNINGAN – Komisi IV DPRD yang dipimpin Tresnadi, dalam waktu dekat bakal mengundang seluruh elemen yang berkaitan dengan penyelenggara haji seperti Kemenag dan Bagian Kesra Setda untuk dievaluasi.

Hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem yang ada setelah adanya kasus keterlambatan turunnya visa calon jamaah haji di Kabupaten Kuningan.

“Iya nanti Komisi IV DPRD akan mengundang Kemenag dan Kesra untuk sama-sama kita bicarakan masalah haji ini. Kita evaluasi bersama untuk perbaikan kedepan,” kata anggota Komisi IV DPRD, Hj Neneng Hermawati SE MA saat diwawancarai sejumlah media usai menghadiri acara, kemarin (14/8).

Neneng yang juga pengurus Yayasan Manbaul Ulum Silebu Kecamatan Pancalang yang merupakan salah satu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang menjadi korban keterlambatan visa ini mengungkapkan, khusus jamaah haji dari KBIH Manbaul Ulum yang dipimpin suaminya itu, terdaftar sebanyak 123 jamaah.

116 diantaranya sudah berangkat dan sisanya 7 orang masih menunggu keberangkatan berikutnya sekitar akhir Agustus ini.

“Dari jumlah itu, hanya satu yang mengundurkan diri, yaitu Ibu Hj Nining Kurnia, yang lainnya berangkat. Ya mungkin beliau kurang siap untuk berangkat haji, karena haji itu kan panggilan dari Allah SWT. Ketika visa sudah datang berarti itu sudah ada panggilan dari Allah, kapan saja berangkatnya,” kata Neneng.

Ia kembali menjelaskan, keterlambatan visa calon jamaah haji merupakan kasus yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Kuningan, melainkan di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Kendati demikian, ia menegaskan hal itu kini sudah tidak menjadi masalah karena semuanya sudah sadar betul akan makna perjalanan ibadah haji sebagai panggilan Allah SWT.

“Kemarin itu masalah nasional, tidak hanya terjadi di Kuningan. Hanya ada keterlambatan visa saja. Tapi tidak ada masalah, kami berkomunikasi dengan calon jamaah haji secara baik-baik. Memang pada awalnya ketika belum dijelaskan mereka shok dan kaget, tapi setelah dijelaskan dan diberikan pendampingan oleh kita, mereka langsung mengerti dan yakin semangat. Kemarin juga ketika mereka berangkat, kami dampingi mereka hingga ke bandara, mereka sangat semangat sekali, tidak ada masalah,” jelas Neneng.

Dari kejadian adanya keterlambatan visa tersebut, istri KH Hafir Idris MA ini meyakini akan ada hikmah dibalik semuanya. Salah satunya ada jamaah yang dipanggil lebih dulu oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.

Hikmah yang satu itu menurutnya sangat luar biasa, karena masalah halal bil halal sebenarnya tidak begitu penting dilaksanakan.

“Hikmah lainnya dana yang untuk halal bil halal bisa digunakan untuk bekal disana. Saya nanya kepada beberapa orang jamaah, mereka bilang ada yang bawa Rp5 juta, ada yang bawa Rp7 juta ada pula yang bawa Rp10 juta, banyak sekali. Kemarin juga waktu saya mendampingi ke Jakarta tidak ada masalah, dari mulai pemeriksaan kesehatan di embarkasi, lifing cost 1500 real, kemudian pengembalian rupiah untuk pembuatan passport Rp380 ribu. Alhamdulillah mereka semua sehat, hanya ada 2 jamaah saja yang memakai kursi roda,” ungkapnya.

Bagi jamaah yang sudah berangkat dari KBIH Manbaul Ulum, walaupun pembimbingnya belum berangkat, yakni H Maman, Neneng menegaskan jika KBIH yang dipimpinnya tersebut telah memiliki pembimbing khusus yang sudah bermukim di Saudi Arabia.

Yang jelas berdasarkan aturan, satu KBIH menurutnya hanya boleh memberangkatkan 1 pembimbing saja.

“Pak H Maman (pembimbing haji dari KBIH Manbaul Ulum, red) itu lagi diusahakan supaya bisa berangkat secepatnya. Tapi tidak usah khawatir karena Manbaul Ulum punya Mukimin, punya Muthawib yang ada di Makkah dan Madinah. Kita sudah bertahun-tahun bekerja sama ada orang Indonesia yang mukim disana untuk menjadi pembimbing jamaah kita. Mereka sudah menunggu disana, Insya Allah jamaah tidak akan terlantar,” tegasnya lagi.

Diakhir pembicaraan, wanita berjilbab yang berasal mula dari Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya tersebut mengungkapkan, kejadian tahun ini bukan kesalahan Kemenag dan juga bukan kesalahan tim yang terdiri dari Kemenag dan Kesra Setda, melainkan kesalahan dari pusat akibat visa terlambat turun.

Ia berharap kedepan persoalan tersebut bisa diperbaiki, khususnya di Kabupaten Kuningan agar jamaah bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

“Kerjasama tim dari Kemenag dan Kesra harus disolidkan lagi. Kita tidak menyalahkan Kemenag ataupun Kesra, mereka sudah sesuai, tapi memang ini dari pusatnya begitu, visa terlambat turun. Kalau masalah bus, pemberangkatan dan seragam itu tidak ada masalah, sesuai dengan anggaran sekitar Rp700 ribu, kita sudah membebaskan pemberangkatan dari mulai Kuningan ke embarkasi,” pungkas Neneng. (muh)