Soal Ahmadiyah, Pemkab Utamakan Kondusivitas
Minggu 24-07-2016,09:44 WIB
Tak Ingin ada Benturan, dengan Konsultasi ke Pusat
KUNINGAN - Dalam permasalahan Jemaah Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan yang ada di wilayah Kuningan, Pemerintah Daerah Kuningan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat demi menjaga kondusifitas.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Drs Yosep Setiawan dalam diskusi Rapat Forum Diskusi Penguatan Kesadaran Hak Kebebasan dan Beragama bagi Aparat Pemerintahan Daerah, di Ruang Rapat Linggajati, kemarin.
Menurut Yosep, situasi Kamtibmas dan kondusifitas wilayah Kuningan adalah yang paling utama.
Pihaknya dalam hal ini Pemkab Kuningan sudah beberapa kali meminta pandangan dan petunjuk dari pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada jawaban.
“Kami tidak ingin terjadi benturan di lapangan, seperti yang terjadi pada tahun 2010,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Drs H KMS Zulkifli mengungkapkan, dalam pencatatan akte kelahiran harus mutlak ada akte nikah, pihaknya sedang melakukan koordinasi dan menunggu jawaban dari MUI.
“Sedangkan persoalan KTP, kami akan menawarkan konsep formulir dari Kemenang, jika warga ahmadiyah mau mengisi formulir maka kami akan cetak,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Kuningan AKBP M Syahdudi melalui Kasat Intel AKP Iwan Rasiwan menambahkan, dari tahun 2010 hingga sekarang Kabupaten Kuningan masih kondusif.
Tidak terjadi bentrok fisik yang melibatkan warga ahmadiyah, oleh karena itu pihaknya akan mendukung kebijakan yang di keluarkan pemda Kuningan.
“Polisi tetap netral, tidak memihak salah satu kelompok. Cuma kami tidak ingin aksi itu berubah menjadi konflik fisik antara kelompok satu dengan lainnya. Kami ingin memelihara kemanan wilayah yang selama ini kondusif,” tambahnya.
Dalam diskusi yang dihadiri oleh Komnas HAM itu, Koordinator SKBB Dr Jaeni, Sekda Kuningan Drs H Yosef Setiawan MSi, Kepala Bagian Humas Drs Asep Budi Setiawan M.Si, Kepala Kantor Kemenag Kab Kuningan Drs H Undang munawar MPd.
Juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Drs Teddy seminar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs H KMS Zulkifli, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Drs Asep Taufik Rohman Msi MPd, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indra Purwantoro SAP, Kasat Intel Polres Kuningan Akp Iwan Rasiwan SH. (ale)
KUNINGAN - Dalam permasalahan Jemaah Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan yang ada di wilayah Kuningan, Pemerintah Daerah Kuningan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat demi menjaga kondusifitas.
![\"forum](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/07/forum-diskusi.jpg\" "\\"forum") |
| Forum diskusi kebebasan beragama. Foto: Aleh/Rakyat Cirebon |
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Drs Yosep Setiawan dalam diskusi Rapat Forum Diskusi Penguatan Kesadaran Hak Kebebasan dan Beragama bagi Aparat Pemerintahan Daerah, di Ruang Rapat Linggajati, kemarin.
Menurut Yosep, situasi Kamtibmas dan kondusifitas wilayah Kuningan adalah yang paling utama.
Pihaknya dalam hal ini Pemkab Kuningan sudah beberapa kali meminta pandangan dan petunjuk dari pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada jawaban.
“Kami tidak ingin terjadi benturan di lapangan, seperti yang terjadi pada tahun 2010,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Drs H KMS Zulkifli mengungkapkan, dalam pencatatan akte kelahiran harus mutlak ada akte nikah, pihaknya sedang melakukan koordinasi dan menunggu jawaban dari MUI.
“Sedangkan persoalan KTP, kami akan menawarkan konsep formulir dari Kemenang, jika warga ahmadiyah mau mengisi formulir maka kami akan cetak,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Kuningan AKBP M Syahdudi melalui Kasat Intel AKP Iwan Rasiwan menambahkan, dari tahun 2010 hingga sekarang Kabupaten Kuningan masih kondusif.
Tidak terjadi bentrok fisik yang melibatkan warga ahmadiyah, oleh karena itu pihaknya akan mendukung kebijakan yang di keluarkan pemda Kuningan.
“Polisi tetap netral, tidak memihak salah satu kelompok. Cuma kami tidak ingin aksi itu berubah menjadi konflik fisik antara kelompok satu dengan lainnya. Kami ingin memelihara kemanan wilayah yang selama ini kondusif,” tambahnya.
Dalam diskusi yang dihadiri oleh Komnas HAM itu, Koordinator SKBB Dr Jaeni, Sekda Kuningan Drs H Yosef Setiawan MSi, Kepala Bagian Humas Drs Asep Budi Setiawan M.Si, Kepala Kantor Kemenag Kab Kuningan Drs H Undang munawar MPd.
Juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Drs Teddy seminar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs H KMS Zulkifli, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Drs Asep Taufik Rohman Msi MPd, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indra Purwantoro SAP, Kasat Intel Polres Kuningan Akp Iwan Rasiwan SH. (ale)
Sumber:
- Share:
