Jaga Stabilitas Ekonomi, LPS Tekankan Pentingnya Sinergi Administrasi Publik dan Kebijakan Moneter

CIREBON –  Tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan cepatnya transformasi digital menuntut tata kelola kebijakan nasional yang lebih adaptif dan terintegrasi. 

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional Administrasi Publik bertajuk "Sinergi Kebijakan Publik dalam Bidang Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Era Disrupsi Global" yang diselenggarakan di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Selasa (7/4).

​Hadir sebagai pemateri utama, Dr Suwandi selaku Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), memaparkan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak bisa hanya bersandar pada kebijakan satu lembaga, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari sistem administrasi publik yang profesional.

​Pemateri berikutnya Muhammad A Septianto SP MM dari KPw BI Cirebon dalam paparannya menegaskan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 mengharuskan negara mengelola perekonomian demi kemakmuran rakyat. Hal ini hanya bisa dicapai jika didukung oleh birokrasi yang transparan dan responsif. 

“Administrasi publik memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan ekonomi dirumuskan secara rasional dan diimplementasikan secara konsisten," ujarnya.

​Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan moneter melalui penggunaan mata uang Rupiah. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011, Rupiah bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan negara yang wajib digunakan dalam setiap transaksi di wilayah NKRI.

​Suwandi menjelaskan bahwa volatilitas pasar keuangan, tekanan inflasi, dan masifnya perkembangan teknologi finansial (fintech) mengharuskan pemerintah untuk memiliki kemampuan adaptasi tinggi.

​"Di era disrupsi, tantangan tata kelola semakin kompleks. Lemahnya koordinasi lintas sektor atau tumpang tindih regulasi dapat menjadi hambatan besar bagi efektivitas kebijakan ekonomi," tuturnya di hadapan para peserta seminar.

​Menurutnya, prinsip good governance—yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi—menjadi kunci utama bagi birokrasi untuk menjembatani kebijakan ekonomi makro dengan implementasi di tingkat operasional.

​Seminar yang juga menghadirkan tokoh akademisi dan praktisi perbankan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, mengenai peran penting kebijakan moneter. 

Suwandi berharap melalui forum ini, mahasiswa dapat lebih kritis dalam memahami isu kebijakan publik.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah modal utama kita menghadapi ketidakpastian global," pungkasnya.

​Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan administrasi publik guna menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia. (wan)

Sumber: