Komisi IV Soroti Silpa Dinas Kesehatan, Mencapai Rp 68,7 Miliar

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon.  Totalnya diangka Rp 68,7 miliar. Total Silpa tersebut berasal dari 60 Puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah (RSUD). 

Kendati demikian, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi SH MH menyebutkan, secara umum capaian kinerja Dinkes tergolong baik. Angkanya lebih dari 96 persen. Hanya saja, dari sisi penyerapan anggaran masih ditemukan banyak dana yang tidak terserap.

“Untuk capaian kinerja Dinas Kesehatan sebenarnya sudah bagus, lebih dari 96 persen. Tapi dari sisi anggaran masih banyak yang tidak terserap, terutama di BLUD puskesmas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rata-rata setiap puskesmas masih menyisakan anggaran sekitar Rp500 juta. Jika dihitung dari sekitar 60 puskesmas, total Silpa di BLUD puskesmas mencapai Rp38 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius. Karena terang Khanafi, di sisi lain pemerintah daerah masih membutuhkan anggaran untuk berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur.

“Kita kejar alasan kenapa masih banyak Silpa, karena kondisi daerah juga masih membutuhkan dana untuk program lain seperti infrastruktur jalan,” katanya.

Selain di puskesmas, Komisi IV juga mencatat adanya Silpa di RSUD Arjawinangun yang mencapai Rp13,9 miliar. Sementara itu, Rumah Sakit Waled justru mengalami defisit sekitar Rp600 juta.

Tak hanya itu, DPRD juga menemukan Silpa yang cukup besar dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Nilainya mencapai sekitar Rp11 miliar hingga hampir Rp12 miliar.

Menurutnya, salah satu penyebabnya diduga karena adanya ASN yang terlambat atau tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kalau tidak melaporkan LHKPN pada Desember atau Januari, ada potongan TPP. Itu yang mungkin menyebabkan ada sisa anggaran cukup besar,” jelasnya.

Ia meminta Dinkes memberikan peringatan kepada ASN agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan tidak kembali menjadi Silpa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes menjelaskan Dinkes telah membeberkan hasil evaluasi program kinerja dan anggaran tahun 2025 di depan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Sejumlah capaian disampaikan, termasuk peningkatan realisasi anggaran. Sayangnya, tidak dibarengi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target.

Laporan yang disampaikan tidak hanya mencakup organisasi dinas semata, tetapi juga seluruh unit layanan kesehatan di bawahnya.

"Laporan Dinas Kesehatan ini mencakup keseluruhan, mulai dari 60 puskesmas, Labkesda, hingga dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled," ujarnya.

Menurut Enny--sapaan akrabnya, secara keseluruhan anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon terlihat besar. Tembus diangka lebih dari Rp1 triliun. Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari APBD.

"Kalau dilihat besar, itu karena termasuk BLUD rumah sakit dan puskesmas. Sementara dari APBD II untuk Dinas Kesehatan hanya sekitar Rp3 miliar," ungkapnya.

Sisanya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang langsung ditransfer dari Kementerian Kesehatan ke rekening puskesmas.

"Meski dari sisi realisasi anggaran mengalami peningkatan, capaian PAD belum sesuai harapan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat," terangnya.

Alhasil, berdampak pada pendapatan layanan kesehatan di puskesmas. "Target PAD memang belum tercapai, salah satunya karena kepesertaan BPJS PBI yang banyak dinonaktifkan dari pusat," ungkapnya.

Dari sisi kinerja rumah sakit, Enny menyebut RSUD Waled mampu mendekati target yang ditetapkan. Realisasi pendapatannya mencapai sekitar 93 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 90 persen.

"Sementara RSUD Waled cukup baik, dari target sekitar 100 persen, realisasinya mencapai 93 persen di tahun 2025, meningkat dari tahun 2024," katanya.

Namun, kondisi berbeda terjadi di RSUD Arjawinangun yang belum mampu mencapai target. Enny menyebutkan ada beberapa faktor menjadi penyebab, di antaranya jumlah pasien yang menurun serta keterbatasan tenaga dokter subspesialis.

"Di Arjawinangun belum tercapai. Kemungkinan karena pasiennya relatif sedikit, dan ada juga kebutuhan layanan subspesialis yang belum tersedia di sana, sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit lain," jelasnya.

Kata Enny, dalam evaluasi tersebut, Komisi IV DPRD juga menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Tapi, Silpa tersebut sebagian besar berasal dari dana BLUD serta sisa DAK, bahkan ada yang masih berada di pemerintah pusat.

"Ada sisa anggaran dari BLUD dan DAK. Untuk DAK, sebagian memang masih berada di pusat, bukan di kas daerah,” pungkasnya. (zen)

Sumber: