Rokhmat Ardiyan Ajak Warga Awasi BBM Subsidi, Penyimpangan Diminta Segera Dilaporkan

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID, KUNINGAN - Pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi menjadi sorotan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan BBM Subsidi menggunakan surat rekomendasi yang digelar di Hotel Horison Tirta Sanita, Kabupaten Kuningan, Senin (27/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, subsidi energi merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Karena itu, distribusinya harus dijaga agar tidak bocor ke kalangan mampu maupun sektor ilegal.

“BBM subsidi ini harus dinikmati masyarakat yang memang berhak. Jangan sampai justru digunakan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya,” ujar Rokhmat Ardiyan dalam sambutannya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Laporan dari masyarakat dinilai penting untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi.

“Kalau ada permainan atau penyimpangan di lapangan, segera laporkan. Bisa ke BPH Migas, Pertamina, atau langsung kepada kami. Ini menyangkut uang negara yang harus kembali kepada rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas, Baskara Agung Wibawa, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi di tengah tantangan global sektor energi yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, pemerintah kini mulai menerapkan sistem digital dalam penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi. Melalui sistem berbasis aplikasi tersebut, seluruh proses distribusi menjadi lebih transparan dan mudah diawasi.

“Sekarang prosesnya sudah berbasis online. Semua data tercatat sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih optimal dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir,” ujarnya.

Menurut Baskara, digitalisasi pelayanan menjadi langkah strategis agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dalam distribusi energi bersubsidi.

Ia menambahkan, keberhasilan program itu tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, penyalur, hingga masyarakat sebagai pengguna.

Dalam forum tersebut, Rokhmat Ardiyan juga menyinggung masih adanya indikasi penyalahgunaan BBM subsidi untuk aktivitas ilegal, termasuk sektor pertambangan yang tidak berhak menerima subsidi negara.

Ia menegaskan praktik semacam itu harus ditindak tegas karena berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat subsidi.

Kegiatan bimtek kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis pelayanan BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi oleh narasumber dari BPH Migas. (Bud)

Sumber: rakyat cirebon