Mahasiswa Tagih Bukti, Bukan Janji, Jalan Rusak dan Transparansi APBD

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID — Serikat Mahasiswa (SEMA) Cirebon datang berorasi, di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa 28 April 2026. Bukan untuk basa-basi. Mereka membawa misi, menyampaikan ketidakpuasan.

Dalam orasinya, Ketua SEMA Cirebon, Kemas Adhitia, tidak berputar-putar. Ia langsung menohok inti persoalan. Dua periode kepemimpinan Bupati Imron, hasilnya dianggap belum terasa nyata.

“Prestasinya mana?” kalimat itu meluncur tajam dalam orasi.

Yang paling kasat mata, jalan rusak dimana-mana. Banyak titiknya. Lalu, kalaupun ada perbaikan, hanya tambal sulam. Tidak tuntas. Tidak menyelesaikan masalah. Mengecewakan.

Ia bahkan membandingkan dengan daerah tetangga. Kuningan, misalnya. Disana, hasil pembangunan jalan lebih rapi. Manfaatnya lebih terasa.

Kemas langsung menunjukan perbatasan Cirebon–Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kaliwedi. Jalan penghubung di desanya, tidak pernah tersentuh. Padahal, kondisinya jauh dari kata layak. “Itu padahal akses penting. Tapi seperti dilupakan,” kata Kemas.

Nada bicaranya pun meninggi saat menyebut satu hal. Mahasiswa tidak butuh jawaban normatif. Mereka butuh bukti konkrit.

Selain itu, terkait pengelolaan APBD. Mahasiswa meminta transparansi. Total. Bukan sekadar angka global. Tapi detail. Siapa mengerjakan proyek. Siapa menang lelang. Bagaimana prosesnya.

“Supaya tidak ada kecurigaan,” ujar Kemas.

Permintaan itu sederhana. Tapi dampaknya besar. Transparansi adalah pintu masuk kepercayaan publik.

SEMA Cirebon juga menegaskan arah penggunaan anggaran. Katanya, harus jelas. Harus berpihak. Pendidikan. Kesehatan. Ekonomi rakyat. Infrastruktur yang merata. Selain itu, tidak boleh ada ruang untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepala Dinas PUTR, Sunanto, maju memberi penjelasan. Anggaran infrastruktur tahun ini sekitar Rp230 miliar. Ada 27 paket pekerjaan. Ruas jalan yang sudah dikerjakan akan didata. Akan disampaikan, melalui media sosial (Medsos) milik DPUTR ataupun Pemkab.

BACA JUGA:Bentuk Protes Jalan Rusak, Warga Tegalsari Plered Kabupaten Cirebon Tanam Pohon Pisang di Jalan

Nanto--sapaan Kadis PUTR, menegaskan terkait proses lelang sudah berjalan sesuai aturan. “Tidak ada yang dilanggar,” katanya.

Adapun terkait aspirasi jalan di Kaliwedi, Nanto meminta waktu. Untuk mengeceknya. Pun demikian dengan tuntutan transparansi penggunaan anggaran di dinas yang dinakhodai nya saat ini. 

Nanto berkomitmen, akan menjawabnya secara rinci. Termasuk membuka perkembangan lewat media sosial resmi.

Sekretaris Daerah, Hendra Nirmala, mengambil posisi lebih normatif. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap aspirasi. Ia mengingatkan bahwa APBD diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jika ada dugaan pelanggaran, masyarakat dipersilakan melapor ke aparat penegak hukum.
“Silakan ke kejaksaan atau kepolisian,” ujarnya.

Kalimat itu formal. Sesuai prosedur. Tapi bagi mahasiswa, pertanyaannya tetap sama, apakah itu cukup? Aksi hari itu belum menyelesaikan apa-apa.

Selesai berorasi, mahasiswa tidak langsung membubarkan diri. Mereka bergeser tempat. Tidak di depan Kantor Legislatif. Melainkan ke Kantor Kejaksaan. (zen)

Sumber: