DPRD Desak DPUTR 2027 Fokus Benahi Infrastruktur Jalan

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Jalan rusak menjadi keluhan terbesar masyarakat Kabupaten Cirebon. Selain itu, drainase bermasalah, hingga jembatan yang membutuhkan perbaikan. 

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) memfokuskan anggaran 2027 pada persoalan yang benar-benar mendesak.

Desakan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di ruang rapat Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin. 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM mengatakan persoalan infrastruktur masih menjadi aspirasi paling sering disampaikan warga kepada DPRD. Hampir seluruh wilayah mengeluhkan kondisi serupa.

Mulai dari jalan rusak. Jembatan yang perlu diperbaiki. Drainase yang tidak berfungsi maksimal. Hingga kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya.

Menurut Anton, kondisi tersebut tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan rutin tahunan. Pemerintah daerah harus berani menentukan prioritas, agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Program prioritas harus disusun secara objektif. Anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang paling mendesak," katanya.

Ia menilai infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik. Jalan yang baik akan memperlancar aktivitas ekonomi. Distribusi barang menjadi lebih lancar. Keselamatan pengguna jalan juga meningkat.

Selain itu, sistem drainase yang berfungsi baik dinilai mampu mengurangi genangan hingga risiko banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:Mahasiswa Tagih Bukti, Bukan Janji, Jalan Rusak dan Transparansi APBD

Kang Anton--sapaan akrabnya menambahkan, pembahasan KUA-PPAS menjadi momentum penting. Menentukan arah pembangunan tahun depan. Karena itu, setiap usulan harus mempertimbangkan tingkat urgensi.

" Pemerataan pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah," katanya. 

Komisi III juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kawasan Cirebon Timur, masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur dasar, dinilai membutuhkan perhatian lebih serius.

Politisi Golkar itu pun menegaskan Komisi III berharap pembahasan KUA-PPAS tidak berhenti pada pembagian anggaran semata. Hasilnya harus mampu menjawab persoalan infrastruktur. Pasalnya selama ini menjadi keluhan utama warga Kabupaten Cirebon.

Sumber: