Komisi I DPRD Cirebon Bahas Penguatan Pengawasan Bersama Inspektorat
RAPAT KERJA. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Inspektorat, kemarin. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--
RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Inspektorat Kabupaten Cirebon. Pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan internal pemerintah daerah dan pelaksanaan program kerja Inspektorat tahun anggaran 2026.
Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Rohayati AMd. Salah satu agenda yang dibahas terkait penyesuaian anggaran kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan anggaran berbasis risiko.
Bunda Iyoh--sapaan akrabnya mengatakan, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp500 juta untuk mendukung pelaksanaan bimtek tersebut.
Sebelumnya, anggaran kegiatan bimtek Inspektorat telah dialokasikan sekitar Rp1,4 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2026, totalnya menjadi sekitar Rp1,9 miliar.
“Memang ada tambahan Rp500 juta. Tadinya untuk pembelian genset, tapi digeser untuk bimtek internal Inspektorat,” ujar Rohayati.
Menurut Rohayati, penyesuaian anggaran tersebut tidak terlepas dari perubahan cakupan pelaksanaan bimtek. Kegiatan yang sebelumnya lebih banyak menyasar pegawai internal Inspektorat, kini melibatkan perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran berbasis risiko.
Sejumlah perangkat daerah hingga unsur Sekretariat Daerah turut mengikuti kegiatan tersebut. Sekretariat DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari peserta dalam pelaksanaan bimtek.
BACA JUGA:Kampung Bersih Jangan Berhenti di Pemilahan Sampah, Komisi III Minta Fasilitas Dilengkapi
“Semua SKPD yang berbasis risiko keuangan diharuskan mengikuti bimtek. Salah satunya Sekwan, bahkan Sekda juga mengikuti,” katanya.
Komisi I menilai, peningkatan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan anggaran berbasis risiko penting, untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Dengan pendekatan berbasis risiko, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran sejak awal. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Komisi I menegaskan, rapat kerja bersama Inspektorat menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Pembahasan tidak hanya diarahkan pada aspek penganggaran, tetapi juga memastikan setiap program yang dilaksanakan perangkat daerah memiliki mekanisme pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politisi PDIP itu menambahkan, dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan mengenai tambahan anggaran perjalanan pengawasan Inspektorat yang disebut mencapai Rp11 miliar.
Sumber: