Tiang dan Kabel Internet Dibidik Jadi Sumber PAD Baru Kabupaten Cirebon
Kabel jaringan internet nampak semraut di perempatan lampu merah Pasar Sumber. DPRD membidik menjadi sumber PAD baru Kabupaten Cirebon. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--
RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Ribuan tiang dan bentangan kabel jaringan internet di Kabupaten Cirebon mulai dilirik sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setyawan SSi meminta pemerintah daerah tidak hanya menertibkan keberadaan jaringan telekomunikasi. Potensi penerimaan daerah juga dinilai perlu dihitung.
Aan mendorong Pemkab Cirebon melakukan pendataan terhadap tiang dan jaringan kabel milik perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan ruang di wilayah Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi berpotensi memiliki nilai ekonomi bagi daerah. Namun, penerapannya harus didahului kajian agar tidak bertentangan dengan aturan.
Aan menyebut kebijakan di Surakarta atau Solo menjadi salah satu rujukan yang perlu dipelajari. Di daerah tersebut, menurut dia, terdapat skema pungutan pemanfaatan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
"Di sana satu tiang bisa dikenakan Rp40 ribu per tahun. Belum lagi kabel internet yang membentang, karena penghitungannya juga bisa berdasarkan panjang kabel per meter," kata Aan, Kamis 8 Oktober 2026.
Jika skema tersebut memungkinkan diterapkan di Kabupaten Cirebon, Aan menilai potensi penerimaannya cukup menarik untuk dihitung. Apalagi jaringan internet kini telah menjangkau kawasan perkotaan hingga desa.
Namun, ia menekankan pemerintah daerah tidak bisa langsung menarik pungutan. Dasar hukum, kewenangan pemerintah daerah, hingga jenis objek yang dapat dikenakan pungutan harus dipastikan terlebih dahulu.
"Potensinya ada dan perlu dikaji. Jangan sampai peluang pendapatan daerah ini terlewatkan, tetapi tentu harus ada dasar hukum dan mekanisme yang jelas," ujarnya.
Selain soal PAD, Aan melihat kebutuhan penataan jaringan telekomunikasi juga semakin mendesak. Tiang dan kabel yang terpasang di sejumlah ruas jalan perlu memiliki data dan pengawasan yang jelas.
BACA JUGA:Kabel Jaringan Internet Semrawut di Kabupaten Cirebon, Diskominfo Akui Tak Punya Payung Hukum
Karena itu, ia mengusulkan Pemkab Cirebon mengkaji regulasi di daerah lain. Hasilnya dapat menjadi bahan untuk menentukan bentuk pengaturan yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Cirebon.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, kata Aan, yakni Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penataan serta pemanfaatan jaringan telekomunikasi.
Meski demikian, pengaturan pungutan daerah tetap harus mengikuti ketentuan pajak dan retribusi daerah. Perbup tidak bisa menjadi dasar tunggal untuk memungut penerimaan jika objeknya tidak memiliki landasan sesuai peraturan yang berlaku.
Sumber: