OJK Dobrak Industri Pinjol: 'Gak Boleh Lagi Ancam Nasabah dan Beberkan Kebobolan Data!'

JAKARTA — Fenomena ancaman kebocoran data pribadi hingga teror debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) yang bertindak tanpa etika akhirnya direspons tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demi menyikat habis praktik "penagihan barbar" sekaligus memperkuat benteng pertahanan dari serangan hackers, OJK merilis kebijakan krusial bagi seluruh industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/fintech lending).

Langkah besar ini ditandai dengan peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta. Kebijakan ini dihadirkan untuk mengakhiri kecemasan masyarakat yang selama ini menjadi korban kebocoran data dan intimidasi oknum penagih utang.

"Gak Ada Sistem yang Kebal!" OJK Tuntut Pinjol Terapkan Keamanan Siber

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa penyelenggara LPBBTI tidak boleh lagi santai dan sekadar pasrah pada sistem keamanan biasa. Mengingat pesatnya ancaman siber, industri pinjol diwajibkan bergeser dari sekadar cyber security menuju ketahanan siber (cyber resilience).

"Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Agusman di hadapan para pelaku industri digital.

Agusman juga mewanti-wanti para jajaran direksi pinjol agar tidak melempar urusan keamanan hanya kepada divisi IT semata.

"Keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai," lanjut Agusman.

Pedoman baru ini mencakup lima pilar utama: tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi/pemantauan, serta penanganan insiden siber. Tak hanya itu, OJK menyertakan instrumen self-assessment agar setiap platform pinjol bisa mengukur tingkat kekuatan siber mereka secara transparan.

BSSN Ikut Buka Suara: Serangan Siber Bisa Bikin Pinjol Bangkrut!

Keterlibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam merumuskan pedoman ini mempertegas betapa krusialnya bahaya peretasan di sektor keuangan digital. Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyoroti bahwa peretasan bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman fatal bagi keberlangsungan bisnis.

"Ancaman siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan," ujar Slamet Aji Pamungkas.

Penyusunan panduan ketat ini turut melibatkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), hingga ISACA Indonesia Chapter.

Stop Teror DC! Penagihan Wajib Beretika dan Bebas Intimidasi

Selain urusan hacking, kabar gembira bagi konsumen terpancar dari penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Langkah ini menjadi jawaban atas keluhan publik mengenai cara-cara penagihan kasar yang kerap melanggar hukum dan memamerkan data pribadi nasabah secara terlarang.

Sumber: