Dhora Minta Kaji Ulang Program MyPertamina

RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA - Wakil Ketua DPRD Majalengka, Dhora Darojatin menyebut, penggunaan MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan bio solar merupakan kebijakan yang sangat memberatkan masyarakat kecil. Menurut Dhora, tidak semua masyarakat paham dan memiliki gawai yang mendukung proses pendaftaran.

“Memang tujuannya baik, lebih rapi dan memberikan subsidi sesuai yang berhak. Tapi dengan aplikasi saat ini (MyPertamina, red) yang kita ketahui seluruh wilayah di Indonesia ini belum semua bisa mengakses hp, terlebih beberapa yang memang sempat ngobrol juga yang memiliki angkot merasa kesulitan apalagi usianya yang sudah sepuh,” ujar Dhora.

Politikus PKS ini juga menyebut, bahwa rakyat kecil seperti sopir angkot untuk bisa memahami menggunakan aplikasi WhatsApp saja mungkin bingung. Apalagi harus mengunduh dan mendaftar aplikasi MyPertamina tersebut.

“Walaupun memang di beberapa SPBU banyak yang menyediakan untuk bisa datang langsung, tapi harus daftar nanti tinggal sampaikan QR Code nya gitu. Tapi rasanya jadi tidak praktis,” ucapnya.

Dia memberikan saran agar pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut. Sehingga dibarengi bagaimana memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memahami itu. Kebijakan setinggi apapun, sebagus apapun, kalau ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan masyarakat akan percuma.

“Jika tujuan aplikasi ingin sesuai dengan haknya, angkot atau mobil mungkin bisa dilihat dari CC mobilnya. Saya rasa itu sudah keliatan mana mobil yang layak diberi subsidi atau tidak,” ujarnya.

Kemudian untuk angkot sudah terlihat ada plat kuning, jadi tidak lagi menggunakan aplikasi atau diperbolehkan untuk membeli subsidi.

“Saya yakin mereka tidak secara ulang terus mengisi BBM subsidi, justru yang dicurigai bagi mereka yang mempunyai kendaraan roda empat lebih dari satu,” jelas dia.

Dhora berharap kedepan agar seluruh kebijakan yang turun itu sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sebab kemampuan masyarakat baik dari segi usia, wilayah, dan profesi memiliki perbedaan terkait menangkap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

“Jadi ke depan, bagaimana membersamai kebijakan yang turun itu sesuai dengan kemampuan masyarakat diberi pemahaman. Pinter dulu lah masyarakatnya, baru kebijakan yang seperti MyPertamina atau PeduliLindungi bisa dilakukan,” tandas Dhora.

Menurutnya, Mungkin untuk anak-anak muda tidak jadi masalah, tapi bagi lanjut usia itu bermasalah. Kondisi kita ini dari Sabang sampai Merauke belum sama begitu. (hsn)