Wah Gawat, Kanan Kiri Jalan Banyak Reklame, Ternyata Tidak Bayar Pajak

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Minimnya pendapatan pajak reklame, disesalkan anggota dewan. Pasalnya, saat ini kebanyakan reklame yang terpasang tidak menghasilkan keuntungan bagi daerah. Jangankan bicara keuntungan, pemasukannya saja tidak ada. Hanya menguntungkan perusahaan saja.

Sebut saja seperti reklame yang bersifat keagamaan, sosial dan politik. Semua itu tidak dikenakan pajak. Mengingat kategorinya reklame non komersil. Aturannya, reklame non komersil itu pajaknya tidak bisa dipungut.

"Kita bisa lihat, sepanjang kanan kiri jalan itu, banyak reklame billboard. Tapi ternyata tak ada pajaknya. Karena itu masuk non komersil. Tidak bisa dipungut pajaknya," kata Politisi PKS, M Ridwan MPd.

Padahal, kata dia, pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil pajak akan sangat berpengaruh terhadap alokasi APBD Kabupaten Cirebon. Mestinya, bisa dimaksimalkan. Karena itu menjadi potensi PAD.

"Semakin terpuruknya pendapatan pajak, maka akan mengalami lambatnya pembangunan di Kabupaten Cirebon. Padahal PAD dari pajak reklame merupakan andalan dari 11 pajak yang ada di kita," tegasnya.

Politisi yang duduk di kursi pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon itu pun menyayangkannya. Karena faktanya hari ini, hampir mayoritas reklame yang terpasang, non komersil. Artinya, mayoritas reklame yang terpasang itu, tidak ada pajaknya.

"Maraknya reklame yang digunakan non komersil terutama pesan politik. Pemda Kabupaten Cirebon mengalami kerugian miliaran rupiah," tuturnya.

Bahkan, lanjut Ridwan, dari hasil laporan pihak vendor (perusahaan advertising, red) pada saat rapat kerja, kebanyakan reklame politik hanya menyewa selama satu bulan. Tapi kenyataannya dipasang hingga berbulan-bulan. "Ini jelas merugikan pemda sekaligus vendor juga," tegas dia.

Seharusnya semangat untuk meningkatkan PAD terus ditingkatkan. Karena imbasnya itu, untuk kontribusi membangun daerah.

"Peningkatan PAD harus diutamakan. Ketimbang mempublikasikan pesan-pesan yang kurang efektif," katanya.

Sementara itu, Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya Bapenda Kabupaten Cirebon, Dadi Juhandi saat ditemui di kantornya untuk dimintai keterangan terkait data reklame komersial dan nonkomersial, serta menurunnya pendapatan dan target pajak reklame, enggan berkomentar.

"Nanti saja mas langsung ke Pak Kabid yang menjelaskan. Takut salah. Sekarang pak kabidnya lagi ikut diklat," pungkasnya. (zen)