"Kami tidak bertanggung jawab atas dampak langsung ataupun tidak langsung termasuk risiko-risiko terhadap pusaka dalam pelaksanaan kirab. Tidak sembarang orang memegang pusaka-pusaka itu. Ada marwah yang harus dijaga," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H Syaefudin menyatakan akan menindaklanjuti hal tersebut. Pihaknya akan menugaskan komisi terkait sesuai fungsi dan kewenangannya.
BACA JUGA:Bupati Ajak Masyarakat Kenalkan Batik Tulis Complongan
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Anggi Noviah saat ditemui di kantornya mengatakan, beberapa orang dari trah Wiralodra audiensi tentang pusaka-pusaka leluhur yang dimilikinya.
Pihaknya akan menindaklanjuti dalam rapat kerja dengan mitra komisi yang berkaitan. "Permasalahannya nanti kita jelaskan kalau sudah rapat dengan mitra kerja. Mereka juga ingin mengakses pusaka yang pernah dipinjamkan ke pemerintah daerah, tidak ada yang dipermasalahkan," terangnya.
Anggota Komisi II, H Muhaemin menambahkan, keinginan untuk mengakses itu bertujuan untuk memastikan kondisi dan jumlahnya.
"Ini sifatnya dipinjam oleh pemerintah daerah, kan ada batas waktunya. Kalau pun diperpanjang juga kan ada aturannya. Pastinya pusaka-pusaka itu bukan milik daerah, tapi milik ahli waris dari Wiralodra," pungkasnya.