RAKYATCIREBON.ID, KEJAKSAN - Gagalnya pencadangan dana Pilkada di tiga tahun anggaran, sesuai dengan Perda nomor 08 tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2024, setidaknya membuat harap-harap cemas.
Pasalnya, saat ini, setelah skema penyesuaian yang coba di terapkan di tahun 2023 juga meleset, opsi terakhir, dana untuk hajat politik lima tahunan di Kota Cirebon, akan menjadi beban berat bagi APBD 2024.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengungkapkan, dengan gagal tercadangkannya dana untuk Pilkada di tahun 2021 dan 2022, maka semua terakumulasi dalam belanja 2023 dan 2024, karena sudah tidak ada waktu lagi, dan mau tidak mau, Pemkot harus bisa memenuhi kebutuhan anggaran puluhan milyar untuk Pilkada hanya dalam dua tahun anggaran.
Dikatakan Edi, rencana pemenuhan dana untuk Pilkada, yang gagal dicadangkan di dua tahun sebelumnya, sudah muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024.
"Rencana di KUA (KUA-PPAS 2024. Red) sih ada, belum final, tapi sudah ada penyampaian," ungkap Edi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon tersebut.
Melihat proyeksi pendapatan untuk tahun 2024 sendiri, Edi melihat beban pemenuhan dana Pilkada bisa dipenuhi.
Meskipun harus ada beberapa skema antisipasi, dengan mengurangi rencana belanja, untuk mengamankan dana Pilkada yang akan digelar November 2024 nanti.
"Kekuatan APBD 2024 cukup, itu kan memang harus ngalah, tahun politik lah, bisa diatur, semua (daerah) juga begitu. Mengurangi belanja beberapa sektor, karena itu kan hal yang wajib, dan itu amanah dalam ketentuan, harus terpenuhi. Mau tidak mau, gak mungkin kita menunda Pilkada gara-gara kurang uang, bisa goncang lah kalah seperti itu sih," lanjut Edi.
Meskipun pencadangan gagal dilakukan sesuai dengan amanah Perda, dijelaskan Edi, Perda yang sudah dibentuk tidak mubah, karena pemenuhan yang terakumulasi di tahun terakhir, menyesuaikan dengan kemampuan daerah, dan disaat diperlukan, maka dana Pilkada tersedia.
"Yang penting terpenuhi, tidak tercadangkan memang, tapi harus terpenuhi di akhir tahun anggaran saat akan digunakan. Kita sudah konsultasikan, karena keadaan keuangan yang seperti ini, ya kita bisa paham dan mengerti lah. Terpaksa mengurangi belanja lain, karena tahun politik, pesta harus jalan," jelas Edi.
Disoal mengenai belanja yang akan dimininalisir di tahun 2024 untuk memastikan dana Pilkada terpenuhi, kata Edi, DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan eksekutif.
"Ada nanti kita kompromikan, mereka (Pemkot) sudah cadangkan dari segi belanja, kan kita masih mengestimasi pendapatan dari pusat dan Provinsi, sekaligus juga silpa tahun sebelumnya, paling mainnya disitu lah. Satu lagi, apabila itu tidak terpenuhi, kita mau ningkatin pendapatan untuk menutupi itu, itu masih mungkin, karena dia baru baik 5 persen, kita tingkatkan 5 persen lagi masih mampu lah. Itu kan fix cost, anggaran yang sudah di fiks kan. Terakhir sekali kan efisiensi, tapi belum dilakukan," kata Edi. (sep)