"Ya tunggu saja pengumumannya. Kan mau diumumkan di 6-15 Desember. Perkiraan saya, akan diumumkan dikisaran tanggal 10 an lah ya. Soal itu (tuntutan,red) saya tidak bisa jawab apa-apa," katanya.
Kewenangannya, kata Ramdan ada di Panselnas. Yang bisa dilakukan BKPSDM di daerah, hanya mengusulkan. Dan itu, sudah maksimal dilakukan. "Usulan kita paling banyak se Jabar. Hanya kalah sama usulan dari Provinsi. Kurang dimana kita nolong temen-temen," katanya.
"Ini kan dari awal bukan pengangkatan. Ini pertandingan berkeadilan. Di perjalanan ada apa-apa, itu karena sistem. Karena tidak bisa mengakomodir dari Kabupaten Cirebon saja. Ini nasional," lanjutnya.
Adapun soal aspirasi honorer agar diberikan kesempatan ditahun berikutnya, Ramdan pun mengaku hanya bisa berharap, tidak bisa memberikan kepastian.
"Saya tidak bisa menjawab. Semua proses perhitungannya, mendadak. Misalnya tuntas ini, kita baru menghitung untuk 2024. Itu selalu dinamis. Tapi mudah-mudahan kedepan masih ada kesempatan," katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Yeyet Nurhayati SPd menjelaskan langkah yang bisa dilakukan PGRI hanya memfasilitasi. Mengupayakan dengan terus mencari informasi.
"Kami (PGRI,red) tidak diam. Terus mencari informasi yang pasti. Selalu berikhtiar dengan berkoordinasi dengan BKPSDM. Termasuk memfasilitasi mereka ketika menginginkan digelarnya audiensi. Kita laksanakan," katanya.
Yeyet menegaskan, sebenarnya bicara kuota yang diberikan cukup banyak. Bahkan hitungannya terbanyak di Jawa Barat. Tapi, animonya pun sejalan. Pendaftarnya membludak melebihi kuota yang diberikan. Penentuannya langsung memakai sistem. Otomatis, nama seleksi akan ada yang dieliminasi.
"PGRI bukan pengambil kebijakan. Hanya bisa memfasilitasi saja. Kita juga sudah mendorong, agar Bupati bisa mengupayakan, dan beliau pun sudah mengusulkan agar memprioritaskan guru honorer yang usia pengabdiannya lama," pungkasnya. (zen)