RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Kondisi internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Cirebon sedang tidak baik-baik saja. Dugaannya terjadi perpecahan diinternal partai pemilik 9 kursi legislatif sampai menghambat pembentukan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Cirebon.
Dugaannya, pengurus PKB belum solid. Faktanya, meskipun SK dari DPP terkait rekomendasi pimpinan definitif sudah dikeluarkan, nyatanya sampai masuk Oktober ini, hanya PKB yang belum mengusulkan nama terkait pimpinan DPRD. Usulan nama dari tiga partai lainnya, sudah diterima Sekretariat DPRD.
Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Abdul Muiz Syarozie, menegaskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, telah mengeluarkan arahan untuk mengadakan rapat internal guna menetapkan pimpinan definitif.
Rapatnya pun sudah digelar sejak dua bulan lalu. Anehnya, sampai awal Oktober, usulan pimpinan definitif belum diserahkan. “DPP sudah merekomendasikan untuk mengadakan rapat guna menentukan komposisi pimpinan definitif, termasuk AKD (Alat Kelengkapan Dewan)," katanya, Rabu (2/10).
"Kenapa tiba-tiba ada informasi bahwa usulan pimpinan definitif DPRD tersebut belum diserahkan. Padahal, SK dari DPP sudah ada," lanjutnya.
Ia menduga ada intervensi dari pihak luar yang ingin mengendalikan DPC PKB Kabupaten Cirebon. Ditambah, pihak internal DPC nya belum solid. Memperuncing konflik diinternal PKB.
"Kan perintah untuk mengadakan rapat sudah diberikan. DPP pun tidak intervensi ke daerah. Yang menjadikan begini, ya orang-orang di Cirebon sendiri," katanya.
Kang Muiz--sapaan untuknya menyinggung adanya kemungkinan pengaruh eksternal yang turut memperumit situasi, menekankan bahwa meskipun DPP sudah merekomendasikan nama pimpinan definitif belum juga ditetapkan.
“Nama yang direkomendasikan oleh DPP, sudah ada, SK-nya sudah keluar. Tapi kenyataannya usulan nama tersebut belum diserahkan, ini menunjukkan bahwa ada masalah di internal DPC PKB Kabupaten Cirebon,” tutup Muiz.
Sebagai informasi, PKB merupakan partai pemilik kursi terbanyak kedua, setelah PDIP. PKB pun akhirnya mendapatkan porsi kursi pimpinan sementara DPRD Kabupaten Cirebon. Saat ini, yang ditugaskan untuk mengisinya, adalah Darusa SH.
Ternyata, pimpinan sementara dari PKB, tidak secara otomatis bisa di definitif kan. “Untuk saat ini, pimpinan sementara tidak otomatis menjadi definitif. Itu semua bergantung pada hasil rapat internal. Kalau kemudian langsung di definitif kan, itu salah," tegasnya.
Kendati demikian, Kang Muiz tidak membuka, siapa nama pemilik rekomendasi dari DPP tersebut. "Soal itu, saya tidak bisa membukanya," tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD, Asep Pamungkas SP MP, ketika ditemui Rakyat Cirebon, Selasa (1/10) menjelaskan proses penetapan calon pimpinan definitif DPRD sedang berlangsung. Pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari partai-partai politik terkait calon pimpinan definitif tersebut.
“Kita tunggu rekomendasi dari partai. Dari PDIP sudah masuk atas nama Sophi Zulfia, dari Golkar ada Teguh Rusiana Merdeka, dan Gerindra mengusulkan Nana Kencanawati. Namun, dari PKB belum turun,” kata Asep.
Asep menambahkan, karena belum semua rekomendasi diterima, pengumuman calon pimpinan definitif terpaksa ditunda. Harusnya, kata dia, hari ini sudah bisa diumumkan untuk calon pimpinan definitif.
"Kita menunggu dari PKB dulu. Setelah semuanya turun, baru akan diumumkan dan diparipurnakan. Setelah itu, kita akan mengusulkannya ke Bupati melalui Bagian Pemerintahan, dan nanti disampaikan ke Gubernur," pungkasnya. (zen)